Reporte: Lutfi Aziz | Editor: Bambang Irawan
BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mengarahkan kebijakan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi lebih dirasakan masyarakat. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perluasan lapangan kerja, serta penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam evaluasi pembangunan selama dua tahun terakhir.
Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terlebih, pengeluaran rumah tangga di Bontang tercatat lebih dari Rp2,5 juta per bulan, termasuk salah satu yang tertinggi di Kalimantan Timur.
Penguatan UMKM menjadi salah satu langkah yang didorong untuk memperbesar perputaran ekonomi di tingkat lokal. Selain membantu pelaku usaha berkembang, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru.
“Pertumbuhan ekonomi harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, UMKM perlu diperkuat agar pelaku usaha lokal memiliki kesempatan berkembang dan mampu membuka lapangan kerja,” demikian substansi arah kebijakan yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris pada Rabu (28/10/2026).
Penanganan kemiskinan juga diarahkan agar tidak hanya berfokus pada bantuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Pemerintah ingin mendorong keluarga penerima manfaat agar memiliki kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Untuk memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran, Agus Haris meminta TP2D menyusun kajian dan rekomendasi tertulis terhadap 10 isu strategis pembangunan jangka menengah.
Kesepuluh isu tersebut meliputi peningkatan kinerja TP2D, kemandirian fiskal, transformasi ekonomi, penyediaan lapangan kerja, penguatan UMKM dan ekonomi lokal, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan infrastruktur, pengembangan potensi kelautan dan perikanan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Agus Haris menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, terutama di tengah dinamika anggaran daerah.
“Evaluasi ini penting untuk melihat capaian pembangunan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Rekomendasi TP2D diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program prioritas agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Di sektor pelayanan publik, pemerintah turut memprioritaskan pendidikan, kesehatan, percepatan penurunan stunting, dan pemerataan infrastruktur dasar. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan juga didorong sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Bontang.
Pemkot Bontang turut mengoptimalkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Program CSR diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, pengembangan UMKM, penanganan persampahan, pendidikan, penurunan stunting, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan layanan kesehatan.
Sementara itu, kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara dipastikan tetap dipertahankan untuk menjaga motivasi kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui evaluasi berkala dan penyusunan rekomendasi strategis, Pemkot Bontang berupaya memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian program, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.