Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan
SANGATTA – Berbagai workshop dan Bimbingan Teknis (Bimtek) belum mampu mengatasi persoalan pertanggungjawaban keuangan desa di Kabupaten Kutim.
Temuan pemeriksaan yang berulang setiap tahun membuat Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi mempertanyakan keseriusan pemerintah desa dalam memperbaiki tata kelola anggaran.
“Kita ini kan sudah tiap tahun ya. Dengan berbagai macam workshop, berbagai macam Bimtek. Kepala desa sering diundang. Cuman hasil pemeriksaan selalu bermasalah,” ujar Mahyunadi saat Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Kutim Tahun 2026.
Ia meminta pemerintah desa menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan memperbaiki kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan.
Menurutnya, pembinaan yang telah diberikan semestinya menjadi bekal untuk mencegah persoalan serupa terulang.
“Ini ada niat atau enggak ini? Hasil pemeriksaan selalu bermasalah,” katanya.
Mahyunadi juga menyinggung persoalan pembinaan pemerintah desa oleh pihak kecamatan.
Meski terdapat keluhan mengenai pembinaan yang dinilai belum optimal, ia menyebut hasil koordinasi menunjukkan sejumlah kecamatan telah aktif memberikan pendampingan.
“Setelah saya koordinasi kecamatan-kecamatan ternyata banyak juga kecamatan yang proaktif untuk pembinaan desa-desa. Dan bimbingan selalu dilakukan, tapi kenapa selalu tidak mengerti?” tuturnya.
Menurut Mahyunadi, pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya dengan menyerap anggaran dan melengkapi dokumen administrasi.
Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan kegiatan pembangunan perlu memiliki tujuan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Ia meminta hasil evaluasi pengelolaan keuangan menjadi bahan penyusunan anggaran desa 2027. Pemerintah desa diminta menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan serta memprioritaskan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
Selain tata kelola keuangan, Mahyunadi menyoroti ketidakakuratan data warga miskin yang berdampak pada penyaluran bantuan sosial.
“Banyak sekali masyarakat-masyarakat kita yang miskin tidak terdata dengan baik sehingga tidak menerima bantuan sebagaimana mestinya. Sementara banyak juga yang orang sudah tidak kategori miskin lagi masih mendapat bantuan sosial,” ucapnya.
Ia meminta pemerintah desa memperbarui data warga miskin, kelompok rentan, dan kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi di lapangan serta hasil musyawarah desa.
Data tersebut juga diharapkan terhubung hingga tingkat rukun tetangga (RT) dan terintegrasi dengan program pemerintah lainnya melalui sistem digital yang telah diluncurkan pemerintah daerah.
Menurutnya, data yang akurat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan, mengurangi risiko salah sasaran dalam penyaluran bantuan, serta mencegah tumpang tindih program.
Dengan pembenahan tersebut, hasil evaluasi diharapkan tidak berhenti sebagai catatan pemeriksaan, tetapi menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan dan pembangunan desa di Kutim.