Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kota Balikpapan tidak hanya diwarnai kegiatan seremonial.
Pada momentum tersebut, Aliansi Balikpapan Melawan menggelar aksi demonstrasi di halaman Balai Kota Balikpapan untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah, Rabu (28/10/2026).
Massa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari desakan penetapan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai bencana nasional, pemadaman listrik bergilir, persoalan layanan air bersih hingga pengaturan jam operasional truk besar.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Balikpapan Melawan, Wisnu Nugroho mengatakan aksi tersebut menjadi upaya menyampaikan aspirasi masyarakat melalui pemerintah daerah.
Salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.
"Secara garis besar, kami dari Aliansi Balikpapan Melawan menuntut agar karhutla segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Mengapa kami datang ke pemerintah kota? Karena kewenangan kami hanya sampai di sini. Namun, kami meminta pemerintah kota untuk merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar karhutla ini ditetapkan sebagai bencana nasional," ungkap Wisnu.
Selain persoalan karhutla, aliansi turut menyoroti pemadaman listrik bergilir yang berdampak terhadap masyarakat Balikpapan.
Mereka meminta PT PLN memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab dan kondisi kelistrikan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
Wisnu berharap Pemkot Balikpapan juga dapat membantu menyampaikan informasi kepada warga yang terdampak pemadaman.
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya.
"Terutama PLN, terkait pemadaman bergilir. Kami meminta agar PLN dapat memberikan transparansi, atau pemerintah kota bisa memberikan informasi kepada masyarakat Balikpapan yang terdampak terkait pemadaman listrik bergilir ini," ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan kelistrikan memang tidak hanya terjadi di Balikpapan.
Namun dalam aksi tersebut, aliansi memilih memusatkan perhatian pada dampaknya terhadap masyarakat di kota ini.
"Kalau isu PLN ini memang meluas, tetapi kami fokuskan di Balikpapan," katanya.
Aliansi Balikpapan Melawan juga membawa naskah kajian akademis berbentuk rekomendasi yang memuat lebih dari 10 tuntutan.
Selain karhutla dan kelistrikan, aspirasi tersebut mencakup layanan PDAM serta persoalan transportasi, termasuk operasional kendaraan besar.
"Mulai dari persoalan karhutla, transportasi alat berat, PDAM, hingga PLN, semuanya masuk dalam tuntutan tersebut," tuturnya.
Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan sejumlah aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan dinamika dan persoalan yang berkembang di Kota Balikpapan.
Ia menyebut, pembahasan mencakup pengaturan kendaraan besar dalam lalu lintas, kebakaran hutan dan lahan, pelayanan PDAM, hingga penertiban kabel.
Menurutnya, pemerintah perlu memetakan persoalan berdasarkan kewenangan masing-masing agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang tepat.
"Kita sudah sampaikan, ada bagian-bagian yang menjadi kewenangan pemerintah kota, ada bagian yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat," ujar Bagus usai bertemu dengan massa aksi.
Ia menilai dialog antara pemerintah dan masyarakat merupakan hal positif untuk membahas berbagai persoalan daerah.
Bagus berharap komunikasi tersebut dapat terus terjalin tanpa menjadikan forum audiensi sebagai ajang saling menyalahkan.
"Mudah-mudahan tidak ada pihak yang disalahkan, tidak ada pihak yang diuntungkan. Kita sama-sama ingin membangun Kota Balikpapan bersama-sama dengan masyarakat menjadi kota yang maju, kondusif, dan bisa diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat semuanya," katanya.