Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Sebanyak 529 pelajar anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menempuh pendidikan di Community Learning Center (CLC) di wilayah Sabah, Malaysia menjalani perekaman Nomor Induk Tunggal (NIT).
Pendataan ini menjadi langkah penting untuk memastikan mereka dapat mengikuti Ujian Nasional jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada 2027.
Kepala Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau, Dino Nurwahyudin mengatakan perekaman NIT dilaksanakan pada 27–30 Oktober 2026 dengan melibatkan pelajar kelas VI SD dan kelas IX SMP dari 101 CLC di wilayah kerja KRI Tawau.
"Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama KRI Tawau dengan Kementerian Luar Negeri RI, melalui Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, serta Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil," ujar Dino, Rabu (28/10/2026).
Perekaman ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan anak-anak WNI di Sabah memiliki identitas kependudukan yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses pendidikan mereka.
Mulai 2027, kepemilikan NIT menjadi persyaratan bagi pelajar untuk mengikuti ujian nasional. Ketentuan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi anak-anak PMI yang bersekolah di CLC, mengingat sebagian besar dari mereka lahir dan tumbuh di Sabah sehingga belum memiliki NIT.
"Pelaksanaan perekaman NIT tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah belum semua orang tua pelajar memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)," ujarnya.
Meski demikian, sebagian besar pelajar telah memiliki Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) yang diterbitkan KRI Tawau. Dokumen tersebut menjadi salah satu modal penting dalam mendukung proses pendataan dan pemenuhan administrasi kependudukan mereka.
Melalui koordinasi antara tim KRI Tawau dan tim pemerintah pusat dari Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Dalam Negeri, berbagai kendala administrasi diupayakan dapat diselesaikan agar perekaman berjalan sesuai kebutuhan.
"Langkah ini sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjangkau WNI yang tinggal di luar negeri, khususnya anak-anak PMI yang membutuhkan kepastian identitas untuk mengakses layanan publik," ucap Dino.
Penyediaan layanan administrasi kependudukan bagi anak-anak PMI yang tinggal di kawasan perkebunan kelapa sawit maupun di luar kawasan perkebunan menjadi salah satu prioritas KRI Tawau.
Dalam pelaksanaannya, dukungan para guru CLC turut berperan penting. Mereka membantu mendata siswa serta mengumpulkan dokumen pendukung yang diperlukan sebelum proses perekaman dilaksanakan.
"KRI Tawau juga terus memperkuat koordinasi dengan instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan bagi WNI, PMI dan keluarga mereka di Sabah," ucapnya.
Melalui program ini, KRI berharap semakin banyak WNI di luar negeri yang memiliki dokumen kependudukan lengkap.
"Kelengkapan tersebut tidak hanya penting untuk memenuhi persyaratan ujian nasional, tetapi juga menjadi dasar bagi anak-anak PMI untuk memperoleh akses pendidikan dan berbagai layanan lainnya," pungkasnya.