Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau mulai memperketat belanja daerah di tengah keterbatasan anggaran. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan proyek yang sudah dilelang tetapi belum dikerjakan terpaksa ditunda untuk menghindari penumpukan utang baru.

Langkah tersebut diambil agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan wajib, terutama pembayaran gaji pegawai, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta biaya operasional perkantoran yang menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Sri Juniarsih mengatakan, pemerintah tidak ingin memaksakan pelaksanaan proyek ketika kemampuan keuangan daerah belum mencukupi untuk membiayai pekerjaan tersebut. Menurutnya, menunda kegiatan yang belum berjalan menjadi pilihan realistis dibandingkan mengambil risiko utang yang semakin besar.

“Daripada kita berutang, lebih baik pekerjaan yang sudah dilelang tetapi belum dikerjakan ditunda terlebih dahulu. Sementara pekerjaan yang sudah berjalan tetap kita lanjutkan,” tegasnya.

Meski demikian, keputusan untuk melanjutkan proyek yang telah dikerjakan bukan berarti kondisi keuangan daerah sepenuhnya aman. Sri Juniarsih mengakui, pemerintah daerah masih menghadapi kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan.

Karena itu, pengelolaan anggaran dilakukan dengan menentukan skala prioritas. Pembayaran gaji pegawai dan TPP menjadi perhatian utama, disusul kebutuhan mendasar seperti listrik, air, serta biaya operasional kantor.

Ia menilai, kebutuhan tersebut tidak bisa diabaikan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas pemerintahan. Tanpa dukungan operasional yang memadai, kinerja aparatur dan pelayanan publik berpotensi ikut terganggu.

“Yang menjadi prioritas kami adalah gaji pegawai, TPP, listrik, air, dan kebutuhan operasional kantor. Ini penting agar pegawai tetap bisa bekerja dan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan,” ujarnya.

Sri Juniarsih berharap, dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat segera terealisasi. Tambahan anggaran tersebut diharapkan memberi ruang fiskal bagi Pemkab Berau untuk kembali menjalankan kegiatan pembangunan yang sementara harus ditahan.

Sampai dukungan anggaran tersebut tersedia, pemerintah daerah akan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kemampuan keuangan yang ada. Kebijakan ini menjadi upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pembangunan, pemenuhan kewajiban pemerintah, dan stabilitas pelayanan publik.

Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Berau kini dihadapkan pada pilihan untuk mengatur ulang prioritas belanja agar kebutuhan dasar pemerintahan tetap terpenuhi tanpa memperbesar beban utang daerah. (Adv)