Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menjalankan program beasiswa bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga jenjang doktoral atau S3. Program ini menjadi bagian dari 17 program dedikasi Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) ASN.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan program beasiswa ASN tersebut telah dilaksanakan sejak 2025. Namun, jumlah penerima masih terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan pegawai serta ketersediaan anggaran daerah.

“Beasiswa ASN sampai S3 itu kan merupakan program dedikasi Pak Bupati yang masuk dalam 17 program dedikasi ASN Sejahtera yang di antaranya juga memberikan beasiswa bagi ASN,” ujarnya. Kamis (29/10/2026)

Menurut Sunggono, Pemkab Kukar berharap pelaksanaan program tersebut dapat ditingkatkan pada tahun mendatang, sehingga semakin banyak ASN yang berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Meski demikian, pemberian beasiswa tidak dilakukan tanpa pertimbangan. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima, terutama kelulusan seleksi di perguruan tinggi tujuan serta kesesuaian bidang pendidikan dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah.

“Yang paling utama kan harus lulus tes di perguruan tinggi yang dituju dan yang paling penting pendidikan yang dituju itu linier dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah,” jelasnya.

Sunggono menyebutkan, penerima beasiswa jenjang magister atau S2 menjadi salah satu kelompok yang cukup banyak. Termasuk di antaranya dokter yang mengambil pendidikan spesialis untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga medis di daerah.

Pemberian beasiswa tersebut, lanjut dia, memang diarahkan untuk memperkuat kompetensi ASN sesuai kebutuhan sumber daya manusia di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Karena itu, prioritas diberikan kepada ASN yang mengambil pendidikan lanjutan dan memiliki relevansi dengan tugas maupun kebutuhan pengembangan organisasi pemerintahan.

“Jadi saya ulangi, prioritas terhadap mereka yang menemukan pendidikan S2 atau S3 itu lebih berorientasi pada kebutuhan pemerintah daerah di masing-masing OPD,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, program beasiswa tersebut telah menjangkau ASN yang menempuh pendidikan doktoral di luar negeri, termasuk Jepang. Pembiayaan diberikan melalui skema paket dengan ketentuan masa studi yang telah ditetapkan.

Sunggono menjelaskan, pembiayaan tidak akan dilanjutkan apabila masa studi penerima melewati batas waktu yang ditanggung dalam skema beasiswa tersebut.

“Kalau misalnya lewat waktu masa perkuliahannya 3-5 tahun, kalau lewat dari itu tidak kita biayai lagi,” tegasnya.

Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Kukar berharap program beasiswa ASN tidak hanya membuka akses pendidikan tinggi bagi pegawai, tetapi juga menghasilkan peningkatan kompetensi yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah. (Adv)