Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan 

NUNUKAN – Pelaksanaan proyek pembangunan drainase di depan Puskesmas Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, mendapat sorotan dari DPRD. Kualitas pekerjaan yang dinilai belum memenuhi standar teknis mendorong Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Muliono, meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.

Andi menilai sejumlah bagian pekerjaan perlu ditelusuri, mulai dari pemasangan batu yang terlihat tidak merata hingga ketebalan konstruksi yang dinilai belum meyakinkan. Selain persoalan mutu, ia juga mempertanyakan keberadaan papan informasi proyek yang tidak terlihat di lokasi pekerjaan.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh diabaikan karena proyek itu menggunakan anggaran pemerintah yang pelaksanaannya harus memenuhi spesifikasi teknis dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang kami lihat di lapangan, kualitas pekerjaannya sangat buruk dan tidak pantas. Kami meminta Bupati dan dinas terkait, khususnya Dinas PU, segera melakukan evaluasi,” tegas Andi.

Ia turut mempertanyakan fungsi pengawasan selama pekerjaan berlangsung. Berdasarkan temuannya, pengawas proyek tidak terlihat berada di lokasi, sementara pekerjaan disebut dilaksanakan pada malam hari.

Menurut Andi, waktu pelaksanaan bukan menjadi persoalan apabila seluruh ketentuan teknis tetap dipenuhi. Namun, pekerjaan malam hari harus didukung penerangan yang memadai agar proses pengerjaan dapat berlangsung secara cermat dan menghasilkan konstruksi sesuai standar.

“Pengawas kami harapkan berada di lapangan. Sampai saat ini pengawas tidak terlihat, dan lebih buruk lagi pekerjaan dilakukan pada malam hari. Dari sisi kualitas, ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Selain mutu konstruksi, Andi menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Ia menilai keberadaan papan informasi proyek merupakan bagian penting untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dibiayai menggunakan uang negara.

Tidak terlihatnya papan tersebut di lokasi, kata dia, menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi pelaksanaan pekerjaan. Karena itu, ia meminta instansi terkait memastikan kewajiban penyediaan informasi proyek dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tidak adanya papan proyek menimbulkan kesan seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Papan proyek itu kewajiban, begitu juga pelaksanaan pekerjaan harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3,” katanya.

Aspek keselamatan pekerja juga menjadi perhatian. Andi mengingatkan agar penggunaan alat pelindung diri (APD) tidak diabaikan, terutama ketika pekerjaan berlangsung pada malam hari dengan kondisi lapangan dan tingkat pencahayaan yang perlu diperhatikan.

Ia menegaskan, pelaksanaan proyek pemerintah tidak cukup hanya memenuhi tahapan administrasi. Pengawasan langsung diperlukan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, keselamatan kerja terjamin, dan hasil pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ini pekerjaan pemerintah, bukan proyek pribadi. Pekerjaan seperti ini dilihat masyarakat luas, sehingga kualitasnya harus dijaga. Pemasangan batunya tidak merata dan ketebalannya juga kami pertanyakan,” tegasnya.

Andi meminta Dinas PU segera turun ke lokasi untuk memeriksa kondisi fisik drainase. Pemeriksaan dini dinilai penting agar kekurangan yang ditemukan dapat segera ditangani sebelum pekerjaan berlanjut lebih jauh.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis, ia meminta agar pelaksana melakukan perbaikan. Evaluasi terhadap pelaksana proyek juga perlu dipertimbangkan apabila persoalan kualitas tidak dapat diselesaikan.

“Jangan sampai anggaran pemerintah yang nilainya tidak sedikit justru digunakan untuk pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai harapan. Kami minta Dinas PU segera turun dan mengevaluasi pekerjaan ini,” pungkasnya.