Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memanfaatkan hasil survei masyarakat untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), pemerintah daerah melakukan berbagai kajian untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan, termasuk bantuan langsung dan penerapan integritas di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Brida Kukar, Bahari Joko Susilo mengatakan hasil survei menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam mengidentifikasi kekurangan dan menentukan langkah perbaikan.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program pemerintah memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Dengan adanya survei atau kegiatan kajian ini, kita harapkan nantinya pelaksanaan kebijakan 17 program dedikasi bisa kita tingkatkan lagi," katanya Kamis (29/10/2026)

Selain mengevaluasi program pembangunan, Brida Kukar juga melakukan kajian terkait peningkatan indeks pembangunan, data statistik sektoral atau Satu Data Indonesia (SDI), survei antikorupsi dan penguatan zona integritas di lingkungan OPD.

Joko menjelaskan, survei antikorupsi diperlukan untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Hasilnya dapat menjadi dasar bagi masing-masing OPD untuk memperbaiki kualitas layanan sekaligus meningkatkan penerapan zona integritas.

Saat ini, kata dia, baru tiga OPD di Kukar yang telah mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Karena itu, Brida mendorong peningkatan capaian tersebut, terutama pada perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

"Dengan survei ini, kita harapkan nanti semua OPD, terutama OPD-OPD pelayanan bisa mencapai WBK," tuturnya.

Brida juga menaruh perhatian pada persepsi masyarakat terhadap bantuan langsung yang disalurkan pemerintah daerah.

Melalui survei tersebut, pemerintah ingin mengetahui tingkat kepuasan penerima manfaat sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu dibenahi.

Joko menyebutkan, Brida Kukar saat ini melakukan sekitar 20 kajian yang mencakup berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan daerah.

Hasil kajian tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan data dan kondisi di lapangan, bukan hanya berpatokan pada pelaksanaan program secara administratif.

Dengan demikian, program yang masih memiliki kekurangan dapat dievaluasi, sedangkan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Pemkab Kukar melalui Brida berharap penguatan riset dan survei dapat mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pelaksanaan 17 program dedikasi semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Adv)