Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah tegas terkait pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2027 yang dibahas bersama seluruh perangkat daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di GOR Segiri, Kamis (29/10/2026).
Dalam rakor yang dihadiri seluruh jajaran pejabat perangkat daerah, sekretaris, kepala bidang, hingga perwakilan kepala sekolah se-Kota Samarinda, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menginstruksikan efisiensi anggaran secara menyeluruh guna menjaga stabilitas keuangan daerah.
Kebijakan pengetatan ini diambil menyusul masih besarnya beban kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang harus dianggarkan ulang pada APBD 2027.
Wali Kota Andi Harun menegaskan, seluruh perangkat daerah dari tingkat kepala dinas hingga pelaksana teknis di tingkat bidang wajib memangkas belanja non-prioritas dan memfokuskan alokasi anggaran hanya pada belanja wajib dan mengikat.
"Oleh sebab itu, belanja yang diusulkan hanya yang bersifat wajib dan mengikat saja. Kita harus menekan belanja modal dan proyek-proyek baru agar daerah tidak terperangkap pada utang yang besar," tegas Andi Harun usai memimpin rakor.
Ia memastikan kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu pelayanan publik dasar. Sektor pendidikan dan kesehatan dipastikan tetap terlindungi dan mendapat prioritas pembiayaan, begitu pula dengan belanja operasional rutin seperti gaji, tunjangan pegawai, dan insentif.
Sebaliknya, pos anggaran belanja operasional yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, makan minum hingga Alat Tulis Kantor (ATK) akan dievaluasi secara ketat dan sebagian besar akan dihentikan.
"Kita perketat proyek modal baru, serta belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, makan minum dan acara seremonial," ujarnya.
Sebagai bukti komitmen efisiensi dari jajaran pimpinan, Andi Harun menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menghapus total alokasi anggaran belanja pakaian dinas kepala daerah pada APBD 2027.
Selain itu, skema konsumsi rapat di lingkungan Balai Kota Samarinda dan seluruh instansi pemerintah juga dipangkas drastis. Penyediaan makan dan minum hanya diperbolehkan apabila terdapat kunjungan tamu dari luar daerah.
Langkah efisiensi yang disosialisasikan hingga tingkat kepala bidang, sekcam, dan seklur ini diharapkan dapat membentuk perilaku belanja daerah yang adaptif dan terukur sampai kondisi penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat kembali membaik.
"Selama ini kan setiap tahun ada alokasi anggaran untuk belanja pakaian kepala daerah. Saya sudah minta kepada Sekda, nol-kan. Karena kita masih bisa pakai baju dinas yang lama," pungkasnya. (Adv)