Reporter: Adi Kade | Editor: Buniyamin 

PENAJAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan proyek lanjutan pembangunan Pasar Waru ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU). 

Bupati PPU, Mudyat Noor mengatakan pemerintah daerah (Pemda) telah mengajukan usulan lanjutan pembangunan Pasar Waru di Desa Sesulu, Kecamatan Penajam ke Kementerian PU. 

Pemda dianjurkan untuk melengkapi dokumen administrasi yang persyaratkan, salah satunya dokumen perencanaan pembangunan Pasar Waru dan legalitas lahan. 

“Lanjutan pembangunan Pasar Waru sudah kami usulkan ke Kementerian PU,” kata Mudyat, Kamis (29/10/2026). 

Pasar Waru dibangun pemerintah daerah di atas lahan seluas 5 Hektare (Ha) di Desa Sesulu dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp7 miliar dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2016. Pembangunan Pasar Waru tahap pertama tersebut hanya dibangun fasilitas pasar basah berkapasitas 100 kios. 

Pemerintah daerah pun belum mengoperasikan Pasar Waru di Desa Sesulu lantaran untuk fasilitas pasar kering atau tempat berjualan pakaian, sepatu dan lainnya belum dibangun. Pemda belum melanjutkan pembangunan Pasar Waru lantaran keterbatasan kemampuan keuangan daerah. 

Lanjutan pembangunan Pasar Waru sempat dijanjikan anggaran sebesar Rp10 miliar saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Kecamatan Waru, PPU pada Desember 2023 lalu. Namun, bantuan anggaran Rp10 miliar tersebut belum direalisasikan pemerintah pusat sampai sekarang. 

“Sempat dijanjikan bantuan anggaran Rp10 miliar oleh pemerintah pusat, tetapi tidak terealisasi,” ujarnya. 

Mudyat menyatakan Pemkab PPU berupa mengusulkan lanjutan pembangunan Pasar Waru di Desa Sesulu ke Kementerian PU agar pasar tersebut bisa digunakan untuk aktivitas ekonomi masyarakat setempat. 

Diharapkan Kementerian PPU mengakomodir usulan pembangunan Pasar Waru di Desa Sesulu di tahun anggaran 2027 agar pedagang Pasar Waru yang lama di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru dapat direlokasi. 

“Mudah-mudahan tahun depan lanjutan pembangunan Pasar Waru yang baru diakomodir oleh Kementerian PU. Karena, Pasar Waru yang lama yang digunakan pedagang selama ini, lahannya bukan milik pemerintah daerah, tetapi milik warga,” pungkasnya. (Adv)