Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Pemerintah pusat mulai mematangkan langkah untuk memastikan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) menyiapkan survei lapangan terhadap empat ruas jalan strategis dengan total panjang mencapai 994,89 Kilometer (Km).
Survei tersebut diarahkan untuk memetakan kondisi terkini ruas jalan yang direncanakan menjadi akses menuju kawasan perbatasan negara.
Hasil pemetaan nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan, sekaligus menyelaraskan usulan daerah dengan perencanaan pemerintah pusat.
Persiapan kegiatan ini dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Edi Nurhabad bersama sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta.
Sejumlah instansi yang terlibat meliputi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara dan unsur TNI Angkatan Darat (AD).
Edi mengatakan pembentukan tim survei menjadi tahapan awal untuk mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan penanganan prioritas.
Menurutnya, penentuan sasaran pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan yang disampaikan pemerintah daerah agar kebijakan yang disusun tidak terlepas dari persoalan di lapangan.
“Pertama, kita membahas pembentukan tim yang akan meninjau lokasi di Kalimantan Utara, terutama daerah-daerah yang menjadi prioritas pembangunan berdasarkan usulan dari bawah hingga ke pemerintah pusat,” ujar Edi dalam keterangan resminya yang diterima pusaranmedia.com, Kamis (29/10/2026).
Empat ruas jalan yang masuk dalam rencana pemetaan tersebar di sejumlah wilayah perbatasan Kaltara. Ruas pertama adalah Jalan Akses Perbatasan I Malinau–Long Midang sepanjang 204,23 kilometer.
Selanjutnya, Jalan Akses Perbatasan II Mansalong–Tau Lumbis memiliki panjang 156,13 kilometer. Tim juga akan memetakan jalan akses menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang sepanjang 19,50 kilometer.
Sementara ruas terpanjang yang menjadi sasaran survei adalah jalan paralel perbatasan Malinau–Long Boh dengan panjang mencapai 615,03 kilometer.
"Secara keseluruhan, keempat ruas tersebut memiliki panjang 994,89 kilometer. Pemetaan diharapkan memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai kondisi aksesibilitas wilayah, sehingga kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan dapat dirumuskan berdasarkan karakteristik setiap lokasi," ujarnya.
Edi menjelaskan, hasil survei awal tidak akan menjadi satu-satunya acuan dalam penyusunan rencana pembangunan. Temuan tim di lapangan akan dibahas kembali bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menyelaraskan kebutuhan infrastruktur dengan kondisi geografis kawasan perbatasan.
“Setelah pemetaan awal selesai, kita sempurnakan melalui rapat bersama kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,” terangnya.
Selain menentukan lokasi prioritas, BNPPDT turut menyiapkan aspek teknis pelaksanaan survei. Perencanaan mencakup kebutuhan logistik, pemilihan moda transportasi, hingga strategi mobilisasi personel untuk menjangkau wilayah dengan akses terbatas.
Edi berharap mobilisasi awal tim dapat dilakukan pada Desember 2026. Namun, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kesiapan anggaran dan kebutuhan operasional di lapangan.
Untuk menjangkau kawasan yang sulit ditembus melalui jalur darat, BNPPDT akan berkoordinasi dengan TNI guna menyiapkan dukungan transportasi. Opsi yang dipertimbangkan mencakup penggunaan transportasi udara maupun armada lain yang sesuai dengan kondisi medan.
Pembagian wilayah kerja juga menjadi perhatian agar pelaksanaan survei berlangsung efektif. Setiap tim akan diarahkan memiliki cakupan tugas yang jelas, menentukan titik-titik peninjauan, menyusun rencana kerja, serta menetapkan jadwal keberangkatan berdasarkan lokasi mobilisasi masing-masing.
"Melalui survei lintas sektor ini, BNPPDT berupaya memperkuat dasar perencanaan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Kaltara. Pemetaan kondisi eksisting diharapkan membantu pemerintah menentukan kebutuhan penanganan secara lebih tepat, dengan mempertimbangkan tantangan geografis dan keterbatasan akses," pungkasnya.