Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Program Kukar Siap Kerja yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menunjukkan perkembangan. Hingga saat ini, sebanyak 305 orang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan kompetensi kerja. Dari jumlah tersebut, hampir 100 orang di antaranya sudah ditempatkan bekerja.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Dendy Irawan, mengatakan program Kukar Siap Kerja dirancang melalui dua pendekatan, yakni peningkatan kompetensi untuk memasuki sektor formal dan pembekalan keterampilan untuk membangun usaha mandiri di sektor nonformal.
Pada sektor formal, pelatihan diarahkan agar masyarakat lokal memiliki kemampuan sesuai kebutuhan perusahaan, industri, dan dunia usaha. Dengan begitu, peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk terserap dalam dunia kerja.
Menariknya, program tahun ini memberikan perhatian khusus kepada masyarakat kelompok desil 1 sampai 5 atau warga yang berada dalam kelompok sosial ekonomi terbawah.
“Dari 305 orang yang sudah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan kompetensi siap kerja, sebanyak 85 persen di antaranya berasal dari kelompok desil 1 sampai 5,” ungkap Dendy. Jumat (30/10/2026)
Ia menjelaskan, program tersebut memiliki target pelatihan kompetensi sebanyak 300 orang setiap tahun. Namun, tahun ini terdapat penyesuaian pendekatan dengan memprioritaskan masyarakat dari kelompok desil 1 sampai 5.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses pekerjaan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus membantu menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Kukar.
Ke depan, Distransnaker menargetkan proporsi peserta dari kelompok desil 1 sampai 5 dapat meningkat hingga 90 persen. Sementara 10 persen lainnya tetap memberikan ruang bagi masyarakat dari kelompok non-desil.
Selain menyasar sektor formal, Kukar Siap Kerja juga memberikan pembekalan keterampilan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha mandiri.
Program ini telah dilaksanakan di sejumlah kecamatan, meliputi Muara Wis, Kota Bangun, Loa Kulu, dan Sebulu. Pelaksanaannya pada anggaran murni tahun ini akan ditutup dengan kegiatan di Tenggarong.
Dendy menyebutkan, terdapat enam kelompok tenaga kerja mandiri yang dibentuk. Masing-masing satu kelompok di Muara Wis, Kota Bangun, Loa Kulu, dan Sebulu, serta dua kelompok di Tenggarong.
Setiap kelompok mendapatkan pelatihan selama lima hari dengan pendampingan instruktur dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang kompeten. Setelah pelatihan, peserta juga menerima bantuan peralatan sesuai jenis keterampilan yang dipelajari.
Di antaranya peralatan perbengkelan untuk kelompok di Muara Wis dan sejumlah wilayah lainnya, serta peralatan pertukangan bagi kelompok di Kota Tengah, Loa Kulu, dan Sebulu.
“Harapannya, usaha yang dibangun kelompok-kelompok tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Pada bulan ketiga dan keempat, mereka juga diharapkan bisa melanjutkan pengembangan usaha melalui program lanjutan Kukar Idaman Terbaik, yaitu Kredit Kukar Idaman Terbaik dengan bunga nol persen,” jelasnya.
Tidak hanya mengandalkan pembiayaan APBD, Distransnaker juga memperluas pelaksanaan program melalui kolaborasi dengan badan usaha.
Salah satunya bersama PHKT yang sekitar tiga minggu lalu menggelar pelatihan sertifikasi kompetensi juru las atau welder SMAW 1G. Kegiatan tersebut diikuti 15 peserta yang berasal dari tiga desa di Kecamatan Marangkayu.
Ke depan, kerja sama serupa akan diperluas bersama K3S SKK Migas. Pelatihan yang disiapkan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dunia industri, dengan sumber pendanaan dari badan usaha.
Di sisi lain, Distransnaker juga berupaya mengakses program pemerintah pusat untuk memperluas kesempatan kerja masyarakat Kukar.
Salah satunya melalui Program Magang Nasional Batch 3 yang memiliki kuota 75 ribu peserta secara nasional. Dendy mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan agar dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara program tersebut.
Menurutnya, program magang ini dapat menjadi salah satu solusi bagi lulusan baru yang kerap kesulitan mendapatkan pekerjaan karena belum memiliki pengalaman kerja.
Dalam program tersebut, peserta akan memperoleh uang saku setara Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditanggung kementerian, jaminan BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan, pengalaman kerja, serta sertifikasi.
Sementara perusahaan penyelenggara hanya perlu menyediakan makan siang dan mentor untuk mendampingi peserta selama menjalani magang di masing-masing divisi.
Selain magang nasional, Distransnaker juga mengejar program pelatihan kompetensi dan keterampilan bagi tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini memberikan kesempatan kepada korban PHK untuk meningkatkan kemampuan agar dapat kembali memasuki dunia kerja, termasuk memperoleh uang saku yang ditanggung kementerian.
“Seluruh program ini kami upayakan untuk diakses dalam sisa dua bulan terakhir tahun ini. Jika pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan berlanjut pada 2027, kami akan meningkatkan upaya untuk mengakses berbagai program kementerian guna memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kutai Kartanegara,” tuturnya.
Untuk mekanisme pendaftaran, Dendy menjelaskan, pada tahun ini proses pendaftaran pelatihan telah dilaksanakan pada Februari hingga Maret melalui sistem yang tersedia sebelum diperbarui menjadi sistem Kukar Siap Kerja.
Ke depan, pendaftaran maupun seleksi peserta akan dilakukan melalui sistem yang telah disiapkan. Distransnaker juga akan menggencarkan sosialisasi agar masyarakat memahami informasi dan mekanisme pendaftaran.
Sistem tersebut nantinya terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama untuk mengidentifikasi calon peserta dari kelompok desil 1 sampai 5.
Data sosial ekonomi tersebut akan diperbarui setiap tiga bulan melalui Dinas Sosial. Dengan mekanisme itu, proses seleksi diharapkan lebih terarah dan memastikan program Kukar Siap Kerja menjangkau masyarakat yang menjadi prioritas penerima manfaat. (Adv)