Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bakal mengajukan usulan bantuan program penanganan bencana kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Langkah ini diambil menyusul adanya informasi bahwa Pemprov Kaltim telah menerima kucuran dana bantuan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp20 miliar dari Kementerian Dalam Negeri, di mana Kota Samarinda sejauh ini belum menerima informasi alokasi pendukung dari dana tersebut.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa alih-alih meminta dalam bentuk uang tunai, Pemkot Samarinda akan mengajukan proposal bantuan berupa program fisik langsung yang relevan dengan kebutuhan penanggulangan dampak karhutla dan krisis air di wilayahnya.
"Saya meminta BPBD Samarinda untuk mengusulkan bantuan ke provinsi pada daerah-daerah terdampak," kata Andi Harun, Kamis (29/10/2026).
Pemkot Samarinda berencana untuk membuat sumur bor di sekitar kawasan intake seperti Bengkuring, Makroman, dan Palaran yang kerap terdampak karhutla maupun intrusi air laut.
"Kalau dibantu alhamdulillah, supaya manfaat bantuan Rp20 miliar dari Menteri Dalam Negeri itu bisa dirasakan kabupaten/kota yang terdampak," ungkapnya.
Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot Samarinda menyerahkan penuh teknis pengerjaan usulan program tersebut kepada BPBD Kota dan Provinsi Kaltim. Menurutnya, fleksibilitas bentuk bantuan penting demi menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan hukum.
"Kami tidak harus dalam bentuk uang tunai. Misalnya provinsi mau kerjakan sendiri pembuatan sumur bornya, silahkan," tegasnya.
Langkah pengajuan bantuan ini dipandang penting mengingat Pemkot Samarinda sebelumnya telah bekerja ekstra mengatasi bencana karhutla secara mandiri menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kota Samarinda sejak ditetapkannya status darurat pada Agustus 2026.
Melalui permohonan bantuan program ini, ia berharap Provinsi Kaltim dapat bersikap akomodatif dan merangkul seluruh kabupaten/kota yang membutuhkan penanganan pascabencana.
Andi Harun menekankan bahwa keterbukaan dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran akan memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan provinsi, baik dalam penanganan Karhutla maupun dalam menjaga keseimbangan pembiayaan pembangunan daerah secara keseluruhan.
"Mau berikan berupa peralatan pemadam kebakaran, silahkan. Kalau provinsi bertanya apa yang bisa dibantu, kami berikan programnya dan silahkan mereka yang jalankan," pungkasnya. (Adv)