Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan komitmennya untuk tidak memotong atau mengurangi alokasi anggaran hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, tenaga kesehatan, hingga insentif guru di lingkungan Pemkot Samarinda. Seluruh pemenuhan pembayaran tersebut ditempatkan pada prioritas tertinggi anggaran daerah.

Meski dialokasikan penuh hingga Desember 2026, Pemkot Samarinda melakukan penyesuaian pada mekanisme pencairannya. Jika sebelumnya pencairan dilakukan sekaligus per triwulan, kini penyaluran disesuaikan menjadi skema bulanan menyusul bertahapnya penerimaan kas daerah akibat dampak dana kurang salur dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menjelaskan bahwa penyesuaian pola pencairan ini diambil sebagai langkah realistis agar tenaga pendidik dan pegawai tidak perlu menunggu terlalu lama.

"Alokasi anggaran insentif guru, TPP, gaji PPPK, PPPK paruh waktu, hingga tenaga kesehatan tetap kami jaga dan tidak ada yang dikurangi. Hanya saja pencairannya secara bertahap per bulan sesuai uang yang masuk ke kas daerah," ujar Neneng usai rakor di GOR Segiri, Kamis (29/10/2026).

Neneng mengungkapkan, dinamika keterlambatan pencairan sebenarnya telah dirasakan sejak pembayaran triwulan kedua lalu. Hal ini dipicu oleh masuknya dana transfer dari pemerintah pusat yang dilakukan secara bertahap dan tidak berbarengan dengan jadwal pencairan daerah.

Dibandingkan menunda seluruh pembayaran hingga dana terkumpul utuh selama tiga bulan, Pemkot Samarinda memilih opsi penyaluran langsung segera setelah kas daerah menerima suntikan dana.

"Misalnya untuk triwulan pertama yang harusnya cair 1 April untuk tiga bulan, ternyata pada tanggal tersebut uang yang masuk belum cukup. Daripada menunggu full tiga bulan yang memakan waktu lama, mending uang yang ada kita salurkan dulu untuk satu bulan, lalu disusul bulan berikutnya" terangnya.

Ia menegaskan pemerintah memahami betul bahwa insentif dan TPP merupakan tumpuan utama bagi pemenuhan kebutuhan hidup harian para pendidik serta pegawai pemerintah.
Namun, dengan mempertimbangkan fleksibilitas kondisi keuangan daerah saat ini, ia juga mengimbau agar para penerima manfaat dapat memahami proses teknis administratif yang sedang berjalan. Ia memastikan seluruh hak pembayaran hingga akhir tahun anggaran tetap aman.

"Kami sangat memahami kebutuhan harian para pegawai dan guru. Yang jelas, begitu ada uang masuk ke Kas Daerah, fokus utama kita langsung mendistribusikan hak-hak tersebut. Insyaallah sampai Desember nanti seluruh hak tetap terbayar penuh," pungkasnya. (Adv)