Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Salah satunya dengan mengajukan permohonan konsesi tambang dan perkebunan kelapa sawit kepada pemerintah pusat.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan upaya tersebut dilakukan agar daerah memiliki ruang lebih besar dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Selain konsesi tambang dan sawit, Pemkab Kukar juga tengah menyiapkan permintaan alokasi gas yang akan dialirkan dari wilayah operasi Eni, melewati Muara Badak dan Marangkayu hingga Bontang.

Gas tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan fasilitas Compressed Natural Gas (CNG) di wilayah tersebut.

“Kita juga sedang menyiapkan permintaan jatah gas yang akan dialirkan dari Eni, melewati Muara Badak dan Marangkayu sampai ke Bontang. Kita akan meminta alokasi gas untuk membangun CNG di sana,” ujar Aulia.

Menurutnya, pemanfaatan gas tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi nelayan dan pelaku industri. Selain itu, ketersediaan energi juga menjadi salah satu penunjang pengembangan kawasan industri yang direncanakan di Kecamatan Marangkayu.

Aulia juga menyinggung peluang pemerintah daerah memperoleh bagian saham dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar. Hal itu sejalan dengan harapan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk menikmati manfaat aktivitas investasi dan pengelolaan sumber daya alam.

Menurutnya, apabila pemerintah daerah mendapatkan hak partisipasi atau Participating Interest (PI) sebesar 10 hingga 20 persen dengan mekanisme seperti sektor minyak dan gas bumi (migas), maka manfaat ekonomi yang diperoleh bisa lebih luas dirasakan masyarakat.

“Kalau kita diberi PI, misalnya 10-20 persen dengan mekanisme seperti di sektor migas, ini akan membawa manfaat sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi masyarakat,” katanya.

Aulia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah berupaya mendapatkan konsesi yang dapat dikelola secara langsung. Namun, ke depan ia berharap kebijakan pemerintah pusat dapat memberikan kesempatan kepada daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola potensi ekonominya.

Ia juga menilai keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya akan membuat daerah memiliki tanggung jawab lebih besar, termasuk dalam menangani berbagai persoalan sosial yang muncul di wilayah operasional perusahaan.

“Kalau sekarang kita meminta dalam bentuk konsesi yang bisa langsung kita kelola, ke depan arah pidato Presiden itu menginginkan agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ketika ada konflik sosial atau permasalahan, yang menangani juga kita-kita yang ada di sini,” ungkapnya.

Menurut Aulia, semangat kemandirian dan pemerataan tersebut sejalan dengan harapan agar Kukar mampu menjadi daerah yang kuat secara ekonomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Ia pun berharap potensi kekayaan alam yang dimiliki Kukar dapat dikelola dengan memberikan manfaat lebih besar bagi daerah dan masyarakat.

“Kita ingin berdiri di atas kaki sendiri, dengan pemerataan. Tanah Kutai adalah tanah yang makmur. Kita ingin Kutai Kartanegara menjadi daerah yang kuat dan bisa menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)