Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan

TANJUNG REDEB – Pertumbuhan kawasan wisata dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat membuat pemerataan akses air minum di Kabupaten Berau semakin mendesak. 

Persoalan ini tidak hanya menyangkut wilayah perkotaan, tetapi juga kampung-kampung di kawasan kepulauan, pesisir hingga pedalaman yang masih membutuhkan pengembangan jaringan layanan.

Untuk mempercepat pemerataan tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas membawa langsung kebutuhan pembangunan infrastruktur air minum ke pemerintah pusat. Ia menemui Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Sugeng Paryanto, di Jakarta, Jumat (30/10/2026), didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan.

Dalam pertemuan itu, Sri Juniarsih menyoroti kebutuhan peningkatan kapasitas layanan air minum di sejumlah wilayah yang mengalami perkembangan, terutama kawasan dengan aktivitas pariwisata tinggi.

Pulau Derawan, Maratua hingga kawasan Biduk-Biduk menjadi beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian. Meningkatnya jumlah penduduk dan kunjungan wisatawan harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai. Sebab, akses air minum bukan hanya menunjang kebutuhan warga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata.

Pemkab Berau pun mendorong dukungan pemerintah pusat melalui revitalisasi sistem penyediaan air minum serta perluasan jaringan perpipaan agar jangkauan pelayanan semakin luas.

“Kami berharap dukungan peningkatan layanan air minum, baik revitalisasi sistem pengelolaan air minum maupun perluasan jaringan perpipaan,” ungkap Sri Juniarsih.

Namun, tantangan pemerataan tidak berhenti di kawasan wisata. Sejumlah kampung di wilayah pedalaman juga masih membutuhkan pembangunan sarana penyediaan air minum yang layak.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Bupati turut mendorong keberlanjutan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

Menurutnya, Pemkab Berau selama ini telah melakukan pembangunan fasilitas air minum di sejumlah kampung melalui pembiayaan APBD. Hanya saja, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat pemerataan layanan.

“Melalui alokasi APBD kami telah merealisasikan di beberapa kampung. Dengan keterbatasan anggaran saat ini, dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan,” jelasnya.

Sri Juniarsih berharap upaya memperluas akses air minum tersebut dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan selama periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Gamalis.

Baginya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari bertambahnya infrastruktur di pusat kota. Pemerataan hingga kampung-kampung juga harus menjadi perhatian, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi tanpa terkendala lokasi tempat tinggal.

Pemkab Berau pun berharap sinergi dengan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan jaringan air minum, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Bumi Batiwakkal. (Adv)