Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) menjadi persoalan mendasar yang masih dihadapi sekitar 1.500 nelayan di Kecamatan Muara Badak. Keterbatasan akses solar dikhawatirkan menghambat aktivitas melaut masyarakat pesisir yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan ikan.
Kondisi tersebut mendorong Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, kembali mengangkat rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah tersebut.
Menurutnya, pembangunan SPBN sebenarnya sudah pernah direncanakan. Bahkan, lokasi untuk fasilitas pengisian BBM khusus nelayan disebut telah disiapkan di kawasan yang berdekatan dengan aktivitas masyarakat pesisir. Namun, hingga kini rencana tersebut belum juga terealisasi.
Ahmad Yani menilai, ketidakjelasan kelanjutan pembangunan itu perlu segera ditelusuri. DPRD ingin mengetahui kendala yang menyebabkan fasilitas tersebut belum terbangun, termasuk pihak yang bertanggung jawab terhadap kelanjutan rencana tersebut.
“Kami akan mencoba mengurai kembali persoalan ini, karena sebelumnya sudah ada titik lokasi yang disiapkan untuk pembangunan SPBN di Muara Badak. Lokasinya juga tepat di kawasan nelayan, tetapi sampai sekarang belum berjalan. Ini yang akan kami telusuri agar kebutuhan BBM masyarakat pesisir bisa terpenuhi,” ujarnya, Sabtu (31/10/2026).
Ia mengatakan, ketersediaan SPBN akan memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh solar untuk kebutuhan melaut. Selama akses BBM belum memadai, aktivitas penangkapan ikan berpotensi terkendala karena bahan bakar merupakan kebutuhan utama operasional kapal.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kukar berencana mulai membahas perkembangan rencana pembangunan SPBN tersebut pada November 2026. Pembahasan itu akan diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan serta langkah yang harus disiapkan agar fasilitas tersebut bisa direalisasikan.
“Setelah melihat langsung kondisi masyarakat di sana, kami ingin mulai membicarakan perkembangannya pada bulan depan. Kami akan melihat apa saja yang perlu disiapkan supaya pembangunan SPBN ini bisa segera didorong,” jelasnya.
Di luar persoalan BBM, Ahmad Yani juga menyoroti kebutuhan sarana penunjang kegiatan perikanan. Nelayan Muara Badak masih memerlukan dukungan berupa bantuan kapal, mesin, dan fasilitas pendukung lainnya.
Menurutnya, penguatan sektor perikanan masyarakat pesisir harus dilakukan secara menyeluruh. Ketersediaan bahan bakar perlu berjalan beriringan dengan dukungan peralatan agar nelayan dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan secara optimal.
“Kebutuhan nelayan ini cukup banyak, mulai dari BBM, bantuan kapal, mesin hingga fasilitas pendukung lainnya. Semua itu perlu menjadi perhatian agar masyarakat bisa menjalankan aktivitas melaut dengan lebih baik,” tuturnya.
Ahmad Yani berharap persoalan yang ditemukan saat peninjauan langsung ke kawasan nelayan tidak berhenti sebatas catatan. DPRD mendorong agar pemerintah daerah bersama pihak terkait menindaklanjuti berbagai kebutuhan tersebut melalui program dan langkah konkret.
“Harapan kami, kehadiran pemerintah harus bisa dirasakan melalui perbaikan kondisi kehidupan nelayan. Kebutuhan dasar mereka untuk menangkap ikan harus terpenuhi, sehingga aktivitas mencari nafkah bisa berjalan dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” pungkasnya. (Adv)