Reporter: Zulkifli | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 2026 telah berdampak terhadap 10.734,41 hektare (ha) lahan.
Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi wilayah dengan luasan terdampak terbesar, sedangkan Kabupaten Paser mencatat jumlah kejadian terbanyak.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Rahmat Ramadhan, mengatakan pihaknya telah menyiagakan tim reaksi cepat untuk mendukung penanganan Karhutla di daerah. Kesiapsiagaan tersebut diperkuat melalui koordinasi rutin dengan seluruh BPBD kabupaten/kota.
"Biasanya, briefing pagi dilaksanakan sekitar pukul 09.10 Wita, sedangkan briefing sore sekitar pukul 17.00 Wita. Dalam briefing tersebut, masing-masing daerah melaporkan perkembangan kondisi dan hasil penanganan selama 24 jam terakhir," ujar Rahmat, Senin (2/11/2026).
Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kaltim per 1 November 2026, tercatat sebanyak 2.555 kejadian karhutla di 10 kabupaten/kota. Dari total luasan tersebut, sekitar 8.438,19 ha merupakan lahan, 2.165,98 ha kawasan hutan, dan 130,24 ha perkebunan.
Kukar mencatat luasan terdampak 3.120,16 ha dengan 474 kejadian. Disusul Paser seluas 1.929,81 ha dengan 667 kejadian, Kutai Barat 1.561,92 ha dengan 227 kejadian, serta Penajam Paser Utara (PPU) 1.388,79 ha dengan 273 kejadian. Sementara itu, Samarinda mencatat 326 kejadian dengan luasan 964,36 ha dan Berau 249 kejadian dengan luasan 1.031,55 ha. Jumlah kejadian tertinggi tercatat di Kabupaten Paser.
Sekitar 20-30 personel disiagakan setiap hari melalui pembagian jadwal piket pagi dan sore. Apabila terjadi kebakaran, personel tersebut dapat dikerahkan ke lokasi berdasarkan kebutuhan serta luas wilayah terdampak.
"Jika wilayahnya cukup luas, biasanya kami mengerahkan sekitar 10-20 personel. Kami akan mengirimkan personel sesuai kebutuhan dan luasan wilayah yang terdampak," bebernya.
Kendati demikian, kondisi Karhutla di sejumlah wilayah Kaltim mulai menunjukkan penurunan seiring turunnya hujan. Meski hujan yang terjadi belum merata sehingga belum sepenuhnya membantu penanganan kebakaran di seluruh daerah.
"Memang sekarang sudah mulai turun hujan sehingga kondisinya agak melandai. Namun, hujan yang turun masih bersifat lokal atau hanya terjadi di titik-titik tertentu. Intensitasnya juga masih ringan dan belum merata di seluruh wilayah," tuturnya.
Terlebih, pemerintah pusat telah mengalokasikan bantuan sekitar Rp10 miliar untuk tingkat provinsi.
Rahmat menyampaikan, dukungan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkan tambahan pembiayaan dalam penanganan kebakaran.
"Anggaran tersebut dapat digunakan untuk pengadaan peralatan sesuai kebutuhan lapangan, pemberian uang lelah bagi relawan, serta pemenuhan kebutuhan logistik personel yang bertugas," terangnya.
Kabupaten/kota yang membutuhkan tambahan anggaran dapat mengajukan permohonan kepada BPBD provinsi dengan melampirkan rincian kebutuhan. Pengajuan tersebut, misalnya, mencakup kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan jumlah relawan yang bertugas setiap harinya.
"Apabila anggaran di kabupaten/kota masih mencukupi, mereka tidak perlu mengajukan bantuan. Namun, jika anggarannya tidak tersedia atau masih kurang, khususnya untuk penanganan karhutla, mereka dapat bersurat kepada kami dengan mencantumkan kebutuhan," jelasnya.