Reporter: Siswandi Editor: Bambang Irawan
SANGATTA — Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutim hingga akhir Oktober 2026 baru mencapai 46,75 persen.
Dengan sisa waktu sekitar satu setengah bulan sebelum tutup tahun anggaran, pemerintah daerah meminta seluruh jajaran mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi secara khusus meminta para camat turun langsung memantau pengerjaan proyek fisik di wilayah masing-masing.
Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana sekaligus mengantisipasi kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan.
"Tolong bantu SKPD untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan. Banyak-banyak koordinasi dengan dinas supaya dalam pelaksanaan bisa dibantu jika ada kendala di lapangan," ujar Rizali.
Menurutnya, camat tidak cukup hanya menunggu laporan perkembangan pekerjaan. Mereka diminta aktif berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dinas teknis yang menangani kegiatan pembangunan di wilayahnya.
Melalui koordinasi ini, setiap hambatan di lapangan diharapkan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi sebelum berdampak terhadap keterlambatan pekerjaan.
"Nanti kita sama-sama turun ke lapangan melihat langsung realisasinya," tegasnya.
Pengawasan akan difokuskan pada kegiatan pembangunan fisik yang ditangani sejumlah perangkat daerah.
Pemkab Kutim ingin memaksimalkan waktu yang tersisa agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal dengan tetap memperhatikan standar kualitas.
Selain mengejar target realisasi anggaran, percepatan tersebut juga menjadi upaya pemerintah daerah mengantisipasi munculnya kewajiban pembayaran pekerjaan yang berpotensi membebani anggaran tahun berikutnya.
Razali Hadi berharap keterlibatan camat, perangkat daerah teknis dan seluruh jajaran pemerintah dapat memperkuat pengawasan serta mempercepat penyelesaian program pembangunan.
Dengan demikian, pembangunan yang telah dianggarkan tidak hanya terealisasi secara administratif, tetapi juga menghasilkan infrastruktur dan fasilitas yang manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Realisasi APBD Kutim Baru 46,75 Persen, Sekda Minta Camat Ikut Awasi Proyek Fisik
Reporter: Siswandi Editor: Bambang Irawan
SANGATTA — Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutim hingga akhir Oktober 2026 baru mencapai 46,75 persen.
Dengan sisa waktu sekitar satu setengah bulan sebelum tutup tahun anggaran, pemerintah daerah meminta seluruh jajaran mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi secara khusus meminta para camat turun langsung memantau pengerjaan proyek fisik di wilayah masing-masing.
Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana sekaligus mengantisipasi kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan.
"Tolong bantu SKPD untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan. Banyak-banyak koordinasi dengan dinas supaya dalam pelaksanaan bisa dibantu jika ada kendala di lapangan," ujar Rizali.
Menurutnya, camat tidak cukup hanya menunggu laporan perkembangan pekerjaan. Mereka diminta aktif berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dinas teknis yang menangani kegiatan pembangunan di wilayahnya.
Melalui koordinasi ini, setiap hambatan di lapangan diharapkan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi sebelum berdampak terhadap keterlambatan pekerjaan.
"Nanti kita sama-sama turun ke lapangan melihat langsung realisasinya," tegasnya.
Pengawasan akan difokuskan pada kegiatan pembangunan fisik yang ditangani sejumlah perangkat daerah.
Pemkab Kutim ingin memaksimalkan waktu yang tersisa agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal dengan tetap memperhatikan standar kualitas.
Selain mengejar target realisasi anggaran, percepatan tersebut juga menjadi upaya pemerintah daerah mengantisipasi munculnya kewajiban pembayaran pekerjaan yang berpotensi membebani anggaran tahun berikutnya.
Razali Hadi berharap keterlibatan camat, perangkat daerah teknis dan seluruh jajaran pemerintah dapat memperkuat pengawasan serta mempercepat penyelesaian program pembangunan.
Dengan demikian, pembangunan yang telah dianggarkan tidak hanya terealisasi secara administratif, tetapi juga menghasilkan infrastruktur dan fasilitas yang manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.