Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA — Penanganan permasalahan banjir di Kota Samarinda membutuhkan sinergi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik di daerah tengah dan hilir. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menegaskan bahwa upaya penanggulangan luapan air harus mengedepankan kolaborasi lintas sektor serta pemeliharaan lingkungan di area hulu secara berkelanjutan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Samarinda, Darmadi, menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai instansi teknis seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sangat krusial dalam menjaga daerah resapan air. 

Menurutnya, pembenahan drainase di wilayah perkotaan tidak akan memberikan hasil optimal jika kawasan hulu tidak dibenahi secara serentak bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten tetangga.

"Pengendalian banjir ini melibatkan banyak pihak dan tidak bisa hanya mengandalkan PUPR, melainkan harus ada kemitraan dengan instansi Kehutanan hingga DLH untuk menangani kawasan hulu secara bersama-sama," ujar Darmadi. 

Ia menjelaskan bahwa dari sisi pemeliharaan jaringan drainase perkotaan, Pemkot Samarinda terus mengoptimalkan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi. Tim teknis diturunkan setiap hari untuk menyisir serta menormalisasi saluran air di berbagai titik kota, terutama di sepanjang ruas jalan protokol.

Meski demikian, efektivitas pengerjaan di lapangan kerap menghadapi tantangan berat akibat laju sedimentasi yang sangat tinggi. Alih fungsi lahan di kawasan sekitar membuat tanah dan pasir dengan cepat tergerus masuk ke dalam parit setiap kali hujan deras turun, sehingga kapasitas tampung saluran air kembali menyempit.

Pihak PUPR menegaskan komitmennya untuk tidak surut langkah dan terus melakukan pengerukan lumpur secara berkala demi menjaga aliran air tetap lancar.

Selain faktor alam dan alih fungsi lahan, kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga juga menjadi kunci penting penanganan banjir. Darmadi menyayangkan masih adanya oknum warga yang membuang sampah secara sembarangan ke dalam saluran drainase saat cuaca kering.

Dampaknya terasa ketika curah hujan tinggi datang, di mana tumpukan sampah yang menyumbat aliran air meluap ke permukaan jalan. Ia membeberkan salah satu contoh kasus di kawasan Jalan Pramuka, di mana petugas UPTD menemukan hingga sembilan karung besar sampah yang menyumbat saluran air utama.

Mengingat jumlah personel dan keterbatasan armada pemeliharaan untuk mengover seluruh wilayah Samarinda, Pemkot Samarinda mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian lingkungan dengan tidak menjadikan fasilitas drainase sebagai tempat pembuangan sampah. 

"Tapi tetap kita juga kita usahakan untuk dibersihkan, kita berkolaborasi juga dengan DLH untuk terkait pembersihan sampah," pungkasnya. (Adv)