Reporter: Nur Hidayah | Editor: Buniyamin
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperketat pengawasan terhadap aparatur kampung melalui pemeriksaan urine untuk mendeteksi penyalahgunaan narkotika.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan para kepala kampung dan perangkatnya tetap memiliki integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Bupati Berau, Gamalis mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan program kerja sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan menyasar aparatur kampung di seluruh wilayah Kabupaten Berau.
Menurutnya, perangkat kampung memiliki tanggung jawab besar karena menjadi ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, lingkungan pemerintahan kampung harus dipastikan bersih dari penyalahgunaan narkotika.
Ia menilai upaya membangun masyarakat yang bebas narkoba harus dimulai dari aparatur pemerintah itu sendiri. Jangan sampai pihak yang seharusnya menjadi contoh justru terlibat dalam penyalahgunaan barang terlarang.
“Perangkat kampung, mulai dari kepala kampung hingga seluruh staf, merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana mereka bisa mengajak masyarakat menjaga lingkungan dari narkoba kalau aparaturnya sendiri belum dipastikan bersih,” tegasnya.
Gamalis menjelaskan, apabila ditemukan hasil pemeriksaan yang mengindikasikan positif, pihak terkait tidak langsung mengambil kesimpulan. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan untuk memastikan penyebab hasil tersebut sebelum menentukan langkah berikutnya.
Sebab, terdapat sejumlah jenis obat-obatan tertentu, termasuk obat flu dan obat yang memiliki kandungan penenang yang berpotensi memengaruhi hasil pemeriksaan, sehingga peserta diminta terbuka menyampaikan riwayat konsumsi obat sebelum menjalani tes urine.
“Kalau memang ada yang mengonsumsi obat dalam satu atau dua hari sebelumnya, harus disampaikan secara terbuka. Ini penting agar hasil pemeriksaan bisa dibaca secara tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” jelasnya.
Apabila hasil pemeriksaan lanjutan tetap menunjukkan indikasi penyalahgunaan narkotika, penanganannya akan dikoordinasikan dengan DPMK untuk selanjutnya diarahkan menjalani rehabilitasi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
Gamalis menyebut pelaksanaan tes urine telah berjalan di sejumlah wilayah dan terus diperluas hingga menjangkau seluruh kampung. Dari total 13 kecamatan di Berau, terdapat beberapa wilayah yang dijadwalkan menyusul pemeriksaan tersebut.
Ia berharap seluruh rangkaian pemeriksaan dapat segera dituntaskan sehingga pemerintah daerah memiliki gambaran mengenai kondisi aparatur kampung sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan.
“Pada prinsipnya, seluruh kampung menginginkan pemeriksaan seperti ini. Kami ingin memastikan aparatur yang melayani masyarakat benar-benar menjaga profesionalisme dan menjadi contoh yang baik di lingkungannya,” pungkasnya. (Adv)