Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin

TANJUNG REDEB – Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp10 miliar untuk Kabupaten Berau diharapkan tidak sekadar menjadi tambahan anggaran pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Pemerintah daerah ingin dana tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan petugas, meningkatkan fasilitas penanganan, hingga memulihkan kawasan yang terdampak kebakaran.

Wakil Bupati Berau, Gamalis menyambut positif alokasi bantuan tersebut. Tapi, Pemkab Berau belum dapat menyusun langkah pemanfaatan secara terperinci karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Menurut Gamalis, besarnya bantuan harus diikuti dengan perencanaan yang sesuai kebutuhan daerah, terlebih kondisi karhutla di Berau saat ini mulai menunjukkan penurunan dibandingkan periode awal kejadian. Titik api berkurang dan kebakaran tidak lagi terjadi secara masif seperti sebelumnya.

Situasi tersebut, kata dia, perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Jangan sampai belanja yang direncanakan tidak sejalan dengan kondisi terkini maupun kebutuhan nyata di lapangan.

Ia menginginkan dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi kebakaran, mulai dari peningkatan kapasitas personel, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pembenahan metode serta teknis pemadaman.

Tak kalah penting, penanganan kawasan pascakebakaran juga perlu mendapat perhatian agar dampak karhutla tidak berhenti dihitung dari keberhasilan memadamkan api.

Meski demikian, Gamalis belum memastikan apakah dana tersebut nantinya dapat digunakan secara fleksibel oleh pemerintah daerah atau sudah memiliki pembagian peruntukan khusus dari pusat.

Kepastian itu dinilai penting agar Pemkab Berau tidak salah menyusun rencana belanja. Sebab, apabila penggunaan dana telah ditentukan melalui skema tertentu, pemerintah daerah harus menyesuaikan seluruh perencanaannya dengan ketentuan tersebut.

“Terpenting, kami ingin mengetahui lebih dulu aturan penggunaan dan ruang lingkup pembiayaannya. Dengan begitu, anggaran bisa diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak tanpa menyalahi ketentuan,” jelasnya.

Sebagai informasi, alokasi Banpres untuk penanganan karhutla di Kalimantan Timur tidak hanya diberikan kepada Berau. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh Rp20 miliar, sementara Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat Rp15 miliar.

Gamalis menegaskan, Pemkab Berau akan memperhatikan ketepatan sasaran, transparansi, serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan bantuan tersebut.

Ia berharap dana Rp10 miliar itu mampu meninggalkan dampak nyata terhadap peningkatan kemampuan daerah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla, bukan hanya untuk kebutuhan sesaat. (Adv)