Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin
TANJUNG REDEB – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Berau tak cukup hanya berjalan dan membagikan makanan kepada para siswa. Kualitas pangan, kebersihan dapur hingga proses pengolahan menjadi perhatian serius pemerintah daerah menyusul masih adanya pelaksanaan program yang dinilai belum sepenuhnya sesuai harapan.
Pemkab Berau kini menyiapkan inspeksi terhadap 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemeriksaan ini menjadi langkah untuk memastikan setiap dapur penyedia MBG benar-benar memenuhi standar, mulai dari bahan baku yang digunakan hingga makanan sampai ke tangan penerima manfaat.
Ketua Satgas Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan pengawasan sebenarnya telah dilakukan sejak pembentukan satgas pada 2025. Tapi, menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pemerintah daerah akan kembali melakukan verifikasi terhadap 14 SPPG.
Menurutnya, pemeriksaan administrasi juga menjadi bagian penting. Sebab, masih ada SPPG yang telah beroperasi, tetapi kelengkapan persyaratannya perlu dipastikan kembali.
Di sisi lain, fasilitas SPPG di kawasan Limunjan dan Perumahan Korpri hingga kini belum dimanfaatkan. Sementara sejumlah dapur yang sudah berjalan dibangun secara mandiri oleh pihak vendor.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak kehilangan tujuan utamanya. Program yang dirancang untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak tersebut harus mengutamakan kualitas pelayanan, bukan sekadar menjadi peluang usaha bagi penyedia makanan.
Ia menyoroti masih adanya sajian makanan yang belum memenuhi ekspektasi. Padahal, makanan yang dikonsumsi anak-anak harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi kualitas bahan, kebersihan perlengkapan makan maupun keberagaman menu.
"Jangan sampai orientasi program ini bergeser hanya untuk mencari keuntungan. Anak-anak harus mendapatkan makanan yang layak, bergizi, dan disajikan dengan memperhatikan kebersihan. Menu juga perlu dibuat beragam agar mereka tidak menerima makanan yang monoton," tegasnya.
Sri Juniarsih pun meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terutama Dinas Pangan, tidak sekadar menjalankan pengawasan secara administratif. Pemeriksaan terhadap kualitas makanan harus dilakukan secara nyata.
Sekolah juga diminta ikut mengawasi makanan yang diterima dan dikonsumsi para siswa.
Wakil Bupati Berau, Gamalis menyampaikan, inspeksi terhadap 14 SPPG tersebut tengah dipersiapkan agar pelaksanaannya lebih terarah. Pemeriksaan nantinya tidak hanya berfokus pada makanan yang sudah siap dibagikan, tetapi juga menelusuri seluruh proses di balik penyajiannya.
Mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan di dapur hingga pendistribusian kepada penerima manfaat akan menjadi bagian dari evaluasi.
Dengan begitu, pemerintah daerah dapat mengetahui secara langsung apakah seluruh tahapan pengelolaan makanan telah memenuhi ketentuan atau masih membutuhkan perbaikan.
"Kami ingin pemeriksaan ini benar-benar menyentuh proses di lapangan. Bukan hanya melihat makanan yang sudah tersaji, tetapi juga memastikan bahan yang digunakan layak, pengolahannya benar, dan distribusinya berjalan sesuai standar," ujarnya.
Saat ini, jumlah SPPG di Berau tercatat sebanyak 17 unit, dengan empat di antaranya belum beroperasi. Pengembangan fasilitas juga masih berlanjut. Dari target awal 30 SPPG, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat rencana pengembangan hingga 42 unit. Selain itu, empat calon SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan.
Bertambahnya jumlah dapur MBG tersebut membuat pengawasan menjadi semakin penting. Sebab, keberhasilan program tidak semata diukur dari banyaknya SPPG yang berdiri atau jumlah makanan yang dibagikan, melainkan dari seberapa baik kualitas gizi dan keamanan pangan yang benar-benar diterima anak-anak Berau. (Adv)