Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin
BONTANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bontang mendorong pembentukan sistem informasi kebencanaan satu pintu untuk mempercepat pelaporan dan koordinasi antarinstansi ketika terjadi bencana.
Penguatan sistem tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) BPBD Kota Bontang Tahun 2026 yang digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Utara, Rabu (4/11/2026).
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bontang, Usman menilai koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam penanganan bencana.
Menurutnya, informasi yang cepat dan akurat dibutuhkan agar setiap instansi dapat mengambil langkah sesuai tugas dan kewenangannya.
Ia mendorong agar pengelolaan informasi kebencanaan terpusat di bawah koordinasi BPBD.
Dengan demikian, laporan kejadian, proses penanganan, hingga kebutuhan di lapangan dapat terkoordinasi lebih efektif.
Selain penguatan sistem informasi, BPBD juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Edukasi, pelatihan dan simulasi penanganan keadaan darurat dinilai perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat memiliki pemahaman ketika menghadapi situasi bencana.
Keterlibatan dunia usaha juga menjadi perhatian. BPBD berharap perusahaan dan sektor swasta di Bontang dapat berkontribusi melalui dukungan sarana keselamatan maupun armada evakuasi.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Kota Bontang, Lukman menyebut peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
Ia mengatakan BPBD membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana hingga pembagian tugas yang jelas antarinstansi.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Forum ini adalah sarana strategis untuk menyerap aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat demi perbaikan layanan BPBD yang berkelanjutan," ujarnya.
Forum tersebut turut dihadiri perwakilan perangkat daerah, dunia usaha, relawan, dan tokoh masyarakat.
Berbagai masukan yang dihimpun dalam kegiatan itu selanjutnya akan dirumuskan menjadi dokumen komitmen bersama.
Rekomendasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai hasil diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pelayanan penanggulangan bencana di Kota Bontang.