Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Massa Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud-Seno Aji saat didatangi demonstran di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (4/11/2026).
Ketidakhadiran kedua pimpinan daerah tersebut menjadi salah satu sorotan dalam aksi lanjutan GERAM tersebut.
Massa menilai seharusnya ada salah satu pimpinan daerah yang hadir untuk menerima aspirasi dan memberikan penjelasan atas tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya.
Jenderal Lapangan (Jenlap) GERAM, Wira Saguna Abyasa Harahap mengaku bingung dengan kondisi tersebut. Sebab, ketidakhadiran gubernur dan wakil gubernur secara bersamaan menimbulkan pertanyaan bagi massa yang datang untuk menyampaikan aspirasi.
"Setidaknya gubernur atau wakil gubernur menemui kami. Kalau mereka tidak ada sama sekali, artinya mereka takut sama kami," ketus Wira Saguna di Samarinda, Rabu (4/11/2026).
Ia menyinggung aturan mengenai keberadaan kepala daerah di kantor pemerintahan ketika gubernur dan wakil gubernur meninggalkan tempat secara bersamaan.
Baginya, kehadiran salah satu pimpinan daerah diperlukan agar massa mendapatkan kepastian mengenai tindak lanjut tuntutan mereka.
Terlebih, kata dia, aksi tersebut merupakan lanjutan demonstrasi pada 21 Oktober 2026 yang hingga kini dinilai belum mendapatkan jawaban konkret dari Pemprov Kaltim.
Ia menyebut, pihaknya telah berkomunikasi dengan Humas Pemprov Kaltim setelah aksi sebelumnya. Tapi, komunikasi tersebut belum menghasilkan kepastian sebagaimana yang diharapkan.
"Hal-hal yang diberikan hanya janji-janji yang tidak pasti. Hari ini kami juga tidak mendengar atau mendapatkan jawaban yang kami inginkan sama sekali," imbuhnya.
Dikatakan Wira Saguna, aksi kali ini, GERAM kembali membawa tuntutan sebelumnya dengan menambahkan dua poin baru. Keduanya yakni pemberian kompensasi bagi masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pencopotan Sudarno dari tim ahli gubernur.
"Sementara permintaan pencopotan Sudarno berkaitan dengan penilaiannya terhadap sikap yang bersangkutan, yang dianggap memprovokasi masyarakat," tandasnya.