Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN – Pemerintah mulai menyiapkan langkah lebih terarah untuk menjawab ketimpangan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Melalui program Bangun Beranda Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) akan melakukan inventarisasi kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah sebagai landasan menentukan prioritas penanganan.
Program tersebut tidak hanya menyasar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini masih menjadi persoalan di sejumlah kawasan perbatasan, seperti akses jembatan, ketersediaan air bersih, hingga fasilitas penunjang pelayanan masyarakat.
Rencana itu disampaikan Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat memberikan pengarahan secara daring kepada seluruh Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dari Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta.
Maruli menekankan pentingnya memperoleh gambaran konkret mengenai kebutuhan setiap daerah. Pendataan tersebut diperlukan agar program pembangunan tidak sekadar disusun berdasarkan perencanaan administratif, melainkan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
"Nanti BNPPDT ini punya program Bangun Beranda Negeri. Jadi, didata di daerah-daerah itu perlu jembatan berapa, perlu air bersih berapa, perlu apa kira-kira fasilitas lain yang bisa kita kerjakan bersama," ujar Maruli.
Menurutnya, hasil inventarisasi tersebut akan menjadi pijakan untuk mengidentifikasi pekerjaan pembangunan yang dapat segera direalisasikan. BNPPDT juga mulai memilah berbagai persoalan infrastruktur dan fasilitas di kawasan perbatasan yang tidak membutuhkan penanganan rumit.
Maruli menginginkan persoalan-persoalan yang memungkinkan untuk segera dituntaskan tidak berlarut-larut dalam proses koordinasi dan perencanaan. Karena itu, jajaran BNPPDT didorong menyiapkan tindak lanjut agar sejumlah pekerjaan dapat mulai dilaksanakan pada 2027.
"Banyak hal tadi yang saya kira bisa segera kita selesaikan. Permasalahan-permasalahan yang saya kira tidak terlalu rumit, ya. Masalah fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa segera eksekusi," katanya.
Selain pembangunan infrastruktur dasar, perhatian BNPPDT juga diarahkan pada persoalan lingkungan dan kebutuhan energi di kawasan perbatasan. Salah satu yang menjadi pembahasan ialah pengelolaan sampah melalui pemanfaatan teknologi insinerator.
Terkait hal tersebut, BNPPDT tengah mempersiapkan aspek legalitas penggunaan insinerator agar alternatif penanganan sampah tersebut dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, perubahan nomenklatur dari BNPP menjadi BNPPDT menandai semakin luasnya mandat lembaga dalam mengawal pembangunan kawasan perbatasan. Tanggung jawabnya tidak lagi terbatas pada pengelolaan dan operasional PLBN, tetapi turut mencakup pembangunan wilayah serta perhatian terhadap daerah-daerah terpencil.
Perluasan mandat tersebut menuntut pola kerja yang lebih kolaboratif, terutama dalam menjangkau persoalan pembangunan yang berada di luar kawasan pelayanan lintas batas.
Maruli pun meminta seluruh Kepala PLBN memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Komandan Distrik Militer (Dandim) di wilayah kerja masing-masing. Keterlibatan unsur kewilayahan dinilai penting untuk membantu memetakan kondisi lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh.
Sinergi antarlembaga tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai persoalan di kawasan perbatasan, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah.
Melalui Bangun Beranda Negeri, BNPPDT berupaya membangun basis data kebutuhan infrastruktur yang lebih konkret sebagai pijakan intervensi pembangunan.
"Kawasan perbatasan dan daerah terpencil diharapkan tidak hanya menjadi wilayah yang dijaga kedaulatannya, tetapi juga memperoleh perhatian pembangunan yang sepadan melalui peningkatan akses infrastruktur, pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.