Reporter: Zulkifli | Editor: Bambang Irawan

SAMARINDA - Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim, Irianto Lambrie, mengaku belum menerima pemberitahuan resmi terkait kabar pengunduran diri Sudarno dari keanggotaan TAGUPP.

Irianto mengatakan, hingga Rabu (4/11/2026), belum ada komunikasi yang disampaikan kepadanya, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai pengunduran diri tersebut.

Bahkan, persoalan itu juga tidak disinggung dalam rapat pleno bulanan TAGUPP bersama para penasehat yang berlangsung pada Rabu siang.

"Belum ada konfirmasi kepada saya sebagai Ketua TAGUPP, baik lisan maupun tertulis. Tadi siang dari pukul 10.00 sampai 13.00 Wita, Rapat Pleno Bulanan TAGUPP dan Penasehat, juga tidak ada informasi dari Penasehat, Wakil Ketua maupun anggota TAGUPP," ungkap Irianto saat dikonfirmasi oleh media ini, Rabu (4/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kabar pengunduran diri Sudarno yang mencuat setelah aksi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) di Samarinda, Rabu.

Dalam aksi tersebut, massa GERAM mendesak Gubernur Kaltim mengevaluasi TAGUPP, termasuk meminta Sudarno dicopot dari jabatannya. Desakan itu berkaitan dengan dugaan pernyataan bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang menjadi salah satu persoalan dalam tuntutan mereka.

Sebelumnya, Humas Aksi GERAM, Arianto, menyebut tuntutan tersebut diarahkan kepada Gubernur Kaltim agar melakukan evaluasi terhadap TAGUPP. Ia menilai terdapat anggota tim yang diduga melakukan pembingkaian negatif terhadap mahasiswa melalui pernyataannya.

Di sisi lain, beredar surat yang berisi pernyataan pengunduran diri Sudarno dari keanggotaan TAGUPP Kaltim. Dalam dokumen tersebut terlihat tanda tangan yang diduga dibubuhkan langsung oleh Sudarno di atas meterai Rp10.000.

Namun, keaslian surat serta kepastian pengunduran diri tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak terkait.