Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau mulai memperketat pengawasan terhadap aparatur pemerintahan kampung melalui pemeriksaan urine.

Kali ini, giliran seluruh aparatur kampung di Kecamatan Sambaliung yang menjalani tes untuk memastikan lingkungan pemerintahan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah pencegahan yang dilakukan Pemkab Berau. Tidak hanya kepala kampung, seluruh perangkat yang menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat turut menjadi sasaran pemeriksaan.

Wakil Bupati Berau, Gamalis mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun lingkungan birokrasi yang bersih.

Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak cukup hanya menyasar masyarakat, tetapi juga harus dimulai dari internal pemerintahan.

Aparatur kampung dinilai memiliki tanggung jawab besar karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. 

Karena itu, mereka dituntut mampu menjaga perilaku sekaligus memberikan contoh positif bagi warga.

“Jangan sampai masyarakat diminta menjauhi narkoba, sementara aparaturnya justru tidak memberikan teladan,” tegasnya.

Gamalis menjelaskan, pemeriksaan urine tersebut merupakan kerja sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK).

Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap di berbagai kecamatan hingga seluruh aparatur kampung di Berau mendapatkan pemeriksaan.

Ia juga mengingatkan agar hasil tes awal tidak langsung dijadikan dasar untuk menuduh seseorang terlibat penyalahgunaan narkotika. Sebab, terdapat sejumlah kandungan obat medis yang berpotensi memengaruhi hasil pemeriksaan awal.

Karena itu, peserta yang sebelumnya mengonsumsi obat-obatan tertentu diminta menyampaikan riwayat penggunaannya kepada petugas. Dengan begitu, hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara tepat melalui pengujian lanjutan.

“Kalau ada hasil yang mengarah positif, harus dipastikan terlebih dahulu penyebabnya. Jangan sampai terjadi kesimpulan yang keliru,” ujarnya.

Apabila hasil pemeriksaan lanjutan tetap menunjukkan adanya penyalahgunaan narkotika, maka Pemkab Berau akan berkoordinasi dengan DPMK untuk menentukan langkah penanganan. Salah satu opsi yang dapat ditempuh, yakni rehabilitasi di fasilitas yang tersedia di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Gamalis menambahkan, pemeriksaan serupa telah dilaksanakan di sejumlah wilayah dan akan terus diperluas. Dari total 13 kecamatan di Kabupaten Berau, pemerintah menargetkan seluruh aparatur kampung dapat terjangkau dalam program tersebut.

Melalui pemeriksaan ini, Pemkab Berau ingin memastikan aparatur kampung tidak hanya menjalankan tugas administratif dan pelayanan publik, tetapi juga menjaga integritas pribadi. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berawal dari keteladanan orang-orang yang berada di dalamnya.