Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp100 miliar yang belum sepenuhnya dibayarkan oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Persoalan tersebut menjadi perhatian legislatif untuk memastikan penerimaan daerah dapat dioptimalkan.
Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Budiono mengaku berencana melakukan kunjungan lapangan dalam waktu dekat untuk mengetahui kendala yang menyebabkan penerimaan tersebut belum terealisasi sepenuhnya.
Menurutnya, optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kemampuan keuangan daerah, terutama menghadapi penyesuaian anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah.
"PAD kita ini saja untuk 2026 ada Rp100 lebih miliar dari satu BUMD besar yang belum dibayar sepenuhnya. Makanya dalam waktu dekat juga akan kunjungan lapangan, melihat situasi-situasi di lapangan, apa kendalanya," ucap Budiono, Jumat (6/11/2026).
Ia menilai potensi pendapatan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar dapat memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.
DPRD ingin mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi sehingga pembayaran yang belum terpenuhi bisa segera ditindaklanjuti.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Terlebih, pada 2026 Balikpapan menghadapi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp59 miliar pada APBD Perubahan 2026.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan rasionalisasi sejumlah kegiatan dalam APBD Perubahan.
Terkait penyusunan anggaran 2027, Budiono berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dapat lebih mengoptimalkan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah.
Menurutnya, meskipun anggaran telah ditetapkan, pemerintah masih memiliki ruang untuk memaksimalkan penerimaan daerah dalam pelaksanaannya.
"Kita maksimalkan PAD kita. Karena sudah ditetapkan, nanti kita jalan, sambil jalan kita maksimalkan," katanya.
Selain mendorong peningkatan pendapatan, Budiono juga mengingatkan agar penyesuaian belanja pemerintah tidak mengorbankan pelayanan publik.
Ia meminta kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti rapat dan perjalanan dinas, dapat dikurangi.
Sebaliknya, sektor pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia secara khusus menegaskan program jaminan kesehatan melalui BPJS tidak semestinya dikurangi di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
Dengan optimalisasi PAD dan pengelolaan belanja yang lebih selektif, DPRD berharap kemampuan fiskal Balikpapan tetap terjaga sehingga program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal pada 2027.