Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA — Pelaksanaan proyek pembangunan jalan tembusan menuju kawasan Pasar Pagi dari Jalan Mas Tumenggung memicu perdebatan hangat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kota Samarinda, Jumat (6/11/2026).
Di tengah gelombang keluhan warga setempat yang merasa akses usahanya tertutup, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan tidak pernah acuh terhadap nasib para pemilik toko di kawasan tersebut.
Penataan infrastruktur yang dikerjakan oleh Pemkot Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sempat dikritik warga lantaran dianggap mengganggu mobilitas dan menurunkan omzet usaha.
Pemasangan pagar hingga pot bunga dinilai membatasi ruang gerak pembeli serta menimbulkan kekhawatiran terkait akses kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran dan ambulans.
Merespons hal tersebut, Plt Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Suwarso, menepis anggapan bahwa pemerintah bersikap apatis. Ia menegaskan bahwa Pemkot Samarinda terus berupaya mencari titik temu dan telah berulang kali menyesuaikan desain pembangunan demi mengakomodasi kepentingan warga tanpa mengabaikan aspek estetika serta ketertiban kota.
"Kesannya tadi pemkot menutup mata atau tidak mau tahu dengan apa yang dirasakan warga. Padahal kalau mau kita lihat secara lengkap, kita itu sudah berapa mengalami perubahan-perubahan," ujar Suwarso.
Ia membeberkan bahwa penyesuaian telah dilakukan hingga beberapa kali, mulai dari kelonggaran penggunaan fasilitas umum (fasum) di teras toko, penurunan ketinggian pagar pembatas, hingga perubahan material pembatas dari tembok masif menjadi plat cutting berornamen yang memiliki lubang sirkulasi.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan celah akses selebar 2 meter tepat di depan tiap toko agar lalu lalang pembeli tetap terjamin.
Terkait keberadaan pembatas di bagian depan, Suwarso menjelaskan bahwa fasilitas tersebut sengaja dipasang untuk menjamin kenyamanan pejalan kaki yang hendak menuju Pasar Pagi.
Area tersebut didesain steril dari kegiatan bongkar muat barang maupun parkir kendaraan roda dua dan roda empat yang memicu kemacetan.
Pemkot Samarinda juga menyoroti maraknya penggunaan rak jualan dan tenda liar di atas fasum yang berpotensi mengembalikan kesan kumuh di kawasan tersebut.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkot Samarinda berencana melaporkan seluruh dinamika dan aspirasi yang mengemuka dalam RDP ini secara resmi kepada Wali Kota Samarinda.
Apabila DPRD Kota Samarinda menerbitkan rekomendasi perubahan desain lanjutan melalui jalur korespondensi formal, pihak teknis di lapangan menyatakan siap melaksanakan arahan tersebut demi mewujudkan penataan kawasan yang humanis dan tertib.
"Ya, kita ini sedang membangun kota supaya lebih rapi, pedagang coba kita perhatikan tetap bisa jualan dan aksesnya ada," pungkasnya. (Adv)