Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Kemampuan aparatur pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakat menjadi perhatian Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri. Ia menilai, komunikasi publik yang belum optimal turut memengaruhi citra atau government branding pemerintah daerah di mata masyarakat.
Karena itu, Aulia meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Kukar lebih aktif menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, hingga berbagai kendala yang dihadapi pemerintah. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar masyarakat memahami kinerja pemerintah, termasuk keterbatasan dalam merealisasikan program pembangunan.
Pesan itu disampaikan Aulia saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemkab Kukar, Jumat (6/11/2026), di Pendopo Odah Etam, Tenggarong.
Menurut Aulia, hasil survei terakhir menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah masih berada di angka 64 persen. Angka tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui persoalan yang memengaruhi penilaian masyarakat.
Dari hasil pendalaman, masyarakat sebenarnya memahami adanya keterbatasan anggaran daerah dalam merealisasikan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik. Namun, persoalan yang menjadi perhatian adalah kurangnya komunikasi aparatur pemerintah dalam menjelaskan kondisi tersebut kepada publik.
Ia menilai, pemerintah tidak cukup hanya bekerja menjalankan program, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan hasil dan prosesnya secara terbuka.
“Government branding kita ini masih sangatlah lemah. Dan ini yang menurut hemat kami yang harus menjadi perhatian kita ke depannya. Bapak Ibu harus media friendly. Bapak Ibu hari ini bukan zamannya lagi untuk menghindari kawan-kawan wartawan,” tegasnya.
Aulia meminta pejabat tidak menghindari awak media ketika dimintai keterangan. Sebaliknya, setiap OPD harus mampu menyampaikan informasi secara baik dengan didukung data yang akurat.
Bahkan, ia mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) minimal memproduksi dua berita setiap minggu pada 2027. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas informasi mengenai kegiatan dan capaian pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Masyarakat hari ini melihat kita bagaikan di sebuah akuarium. Bapak Ibu semua nampak, tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi hari ini. Kita mau berkelit bagaimanapun tidak bisa. Oleh karena itu, sekali lagi narasi ini harus baik, harus sesuai dengan fakta yang muncul di lapangan,” ujarnya.
Selain menyoroti komunikasi publik, Aulia juga meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing. Mereka diminta langsung menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan serta membangun koordinasi dengan jajaran di bawahnya.
Ia juga mengingatkan agar proses serah terima jabatan pejabat eselon II dan III segera diselesaikan. Sebab, pemerintah daerah tengah menghadapi tahapan finalisasi penyusunan program dan anggaran 2027.
Aulia berharap pejabat mampu menyusun perencanaan secara cermat, selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta arah pembangunan dalam RPJMD Kukar Idaman Terbaik.
Dengan penguatan kinerja dan komunikasi publik, ia berharap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat meningkat, sekaligus memperbaiki citra Pemkab Kukar di tengah masyarakat. (Adv)