Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus memaksimalkan pembiayaan kreatif di luar APBD untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Terbaru, Pemkot Samarinda secara resmi menampung dan mendalami penawaran investasi dari tiga perusahaan atau konsorsium calon pemrakarsa untuk proyek pengembangan Alat Penerangan Jalan (APJ).
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri mengatakan Pengembangan sistem penerangan kota ini dirancang menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Penjajakan ini telah dimatangkan dalam agenda presentasi Letter of Intent (LoI) dan pemaparan data dukungan yang digelar di Balai Kota Samarinda, Kamis (5/11/2026).
Saefuddin Zuhri mengatakan dalam agenda tersebut masing-masing perwakilan badan usaha memaparkan skema investasi yang akan dijalankan. Beberapa hal yang menjadi poin penting di antarnya konsep investasi, kemampuan teknis, kekuatan finansial, hingga kesiapan teknologi penerangan modern yang ditawarkan oleh masing-masing investor.
Saefuddin menyambut positif tingginya minat investor dalam proyek infrastruktur ini. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kerja sama skema KPBU harus didasari oleh prinsip akuntabilitas, transparansi, serta azas saling menguntungkan (win-win solution) bagi pemerintah, investor, dan masyarakat Samarinda.
"Pada akhirnya, seluruh ikhtiar melalui skema KPBU ini bermuara pada satu tujuan utama, yakni mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota yang modern, layak huni, serta memberikan kenyamanan yang maksimal bagi masyarakat," ujar Saefuddin.
Ia menambahkan, keterlibatan badan usaha dalam penyediaan APJ hemat energi berbasis LED dan sistem pemantauan otomatis ini tidak hanya meringankan beban anggaran daerah, tetapi juga memacu efisiensi efektivitas pengawasan kinerja di lapangan secara real-time.
Saefuddin mengatakan Pemkot Samarinda akan segera melanjutkan ke tahapan seleksi dan perencanaan proyek KPBU APJ agar proses investasi dapat berjalan.
"Pengelolaan pengerangan jalan yang terukur dan didukung teknologi pemantauan modern akan memudahkan pengawasan pemerintah di lapangan secara real time," tegas Saefuddin. (Adv)