Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Penurunan kemampuan keuangan daerah memaksa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran. APBD yang sebelumnya mencapai Rp14 triliun pada 2024, kini diperkirakan hanya berkisar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun pada 2027.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan.

Menurutnya, pola pengelolaan anggaran harus berubah seiring menyusutnya kapasitas fiskal daerah. Pemerintah tidak lagi bisa mengandalkan besarnya anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan harus lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja dan mengoptimalkan sumber pendapatan.

Aulia menjelaskan, penyusunan APBD 2026 sebelumnya masih mengacu pada asumsi kondisi keuangan daerah selama tiga tahun terakhir. Pada 2023, APBD Kukar berada di kisaran Rp11 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2024 dan Rp12,5 triliun pada 2025.

Namun, setelah pemerintahan berjalan, realisasi kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan. APBD 2026 tercatat sebesar Rp7,9 triliun, sedangkan pada 2027 diproyeksikan kembali turun menjadi Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.

Penurunan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan belanja pemerintah. Karena itu, Aulia menilai perlu ada pemetaan yang jelas antara kebutuhan anggaran yang bersifat wajib dan pengeluaran yang masih memungkinkan untuk ditekan.

Ia menjelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat dua komponen biaya, yakni fixed cost atau biaya tetap dan dynamic cost atau biaya operasional yang dapat disesuaikan.

Belanja pegawai menjadi salah satu kebutuhan tetap yang harus dipenuhi. Saat ini, Pemkab Kukar mengalokasikan sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK.

Sementara itu, biaya operasional mencakup kebutuhan listrik, air, perjalanan dinas, makan dan minum, serta berbagai pengeluaran untuk menunjang aktivitas organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, komponen belanja operasional menjadi salah satu sektor yang dapat dirasionalisasi. Aulia pun mengapresiasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kukar dalam menekan pengeluaran tersebut.

Ia mengungkapkan, belanja operasional yang pada 2023 hingga 2025 berada di kisaran Rp1,1 triliun berhasil ditekan menjadi sekitar Rp400 miliar pada 2026. Dengan demikian, terdapat penghematan sekitar Rp700 miliar.

“Pada 2023, 2024, dan 2025, belanja operasional berada di kisaran Rp1,1 triliun. Sementara pada 2026, angkanya hanya sekitar Rp400 miliar. Artinya, terjadi penghematan sekitar Rp700 miliar,” ungkap Aulia. (Adv)