Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Keterbatasan pasokan dan akses terhadap BBM membuat pemerintah daerah terus mendorong penambahan kuota sekaligus memperluas fasilitas pengisian bahan bakar khusus nelayan.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar menjadikan kemudahan akses BBM sebagai salah satu program prioritas untuk mendukung produktivitas sektor perikanan tangkap. Upaya tersebut masuk dalam program dedikasi Kukar Idaman Terbaik melalui penyediaan BBM di wilayah-wilayah yang memiliki potensi perikanan tangkap.

Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan kepemilikan armada penangkapan ikan tidak akan banyak membantu nelayan apabila kebutuhan bahan bakarnya tidak terpenuhi. Karena itu, pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan penambahan kuota BBM subsidi menjadi kebutuhan mendesak.

Pihaknya saat ini terus memperjuangkan pembangunan SPBN di sejumlah kawasan pesisir, sekaligus mencari solusi agar nelayan tetap bisa mendapatkan BBM bersubsidi selama fasilitas tersebut belum tersedia.

Salah satu pembangunan SPBN yang sedang berproses berada di Handil Terusan. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) dan masih dalam tahapan proses.

Sembari menunggu pembangunan SPBN terealisasi, DKP Kukar juga memfasilitasi penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan melalui sejumlah SPBU.

Saat ini, akses tersebut telah berjalan di Kuala Samboja, Anggana, serta SPBU Makarti yang melayani kebutuhan nelayan di wilayah Muara Badak dan Marangkayu.

Meski demikian, Muslik mengakui penyaluran BBM bersubsidi di sejumlah titik tersebut masih menghadapi keterbatasan kuota. Selain itu, nelayan harus memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan akses BBM, salah satunya memiliki Pas Kecil atau surat ukur kapal.

“Kami juga terus mendorong koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah provinsi serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk meningkatkan dan memperbanyak penerbitan Pas Kecil bagi nelayan,” jelasnya. Senin (9/11/2026)

Menurut Muslik, besaran kuota BBM bersubsidi di setiap lokasi penyaluran tidak sama. Beberapa titik bahkan telah mendapatkan alokasi lebih dari 50 kiloliter, meskipun jumlahnya bergantung pada kebijakan dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Selain Handil Terusan, DKP Kukar juga memperjuangkan pembangunan SPBN di kawasan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, terutama pada lokasi yang diproyeksikan menjadi pusat aktivitas atau hub nelayan.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan melakukan peninjauan terhadap sejumlah lokasi potensial. Dua wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan SPBN tersebut adalah Kuala Samboja dan Semayang.

Melalui perluasan fasilitas SPBN dan peningkatan kuota BBM bersubsidi, Pemkab Kukar berharap nelayan semakin mudah memperoleh bahan bakar dengan harga yang terjangkau. Ketersediaan BBM di kawasan sentra perikanan juga diharapkan mampu memperlancar aktivitas melaut dan meningkatkan produktivitas hasil tangkapan nelayan. (Adv)