Reporter: Zulkifli | Editor: Bambang Irawan

SAMARINDA - Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim masih menjadi persoalan. Pasalnya, belum seluruh wilayah mendapatkan layanan program tersebut. 
Kondisi ini menjadi sorotan pengamat ekonomi Kaltim, Purwadi Purwoharsojo, menyusul rencana pemerintah pusat memberikan insentif fiskal hingga Rp1 triliun kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menjalankan MBG.

Purwadi menyebut, salah satu daerah yang belum mendapatkan layanan dapur MBG adalah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Padahal, program tersebut telah berjalan sekitar dua tahun secara nasional.

"Belum semua daerah di Kaltim dapat MBG loh, di Kabupaten Mahulu, udah dua tahun MBG jalan, belum ada tuh dapur dibangun MBG-nya," ungkapnya.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah sebelum memberikan penghargaan kepada daerah berdasarkan keberhasilan pelaksanaan MBG. Sebab, pemerataan layanan dan kesiapan setiap daerah juga harus menjadi bagian dari evaluasi program.

Ia mempertanyakan dasar penilaian pemerintah pusat dalam menentukan daerah yang berhak menerima insentif. Lantaran, keberhasilan program tidak cukup diukur dari dukungan kepala daerah atau capaian administratif, tetapi juga harus melihat pelaksanaan di lapangan.

Rencana pemberian insentif Rp1 triliun sebelumnya disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 29 Oktober 2026. Anggaran tersebut akan dibagikan dalam tiga gelombang dengan pembagian enam wilayah. Skema serupa juga direncanakan berlanjut pada 2027.

Dalam skema penghargaan itu, pemerintah menyiapkan insentif Rp3 miliar untuk daerah peringkat pertama, Rp2 miliar untuk peringkat kedua, dan Rp1 miliar bagi peringkat ketiga. Salah satu indikator penilaiannya adalah kepala daerah yang dinilai kreatif dan mendukung keberhasilan MBG.

Berdasarkan itu, pria yang saat ini mengajar di Fakultas Ekonomi Unmul itu menilai, pemerintah pusat seharusnya lebih dahulu memperhatikan kondisi keuangan daerah. 

"Padahal saat ini pemerintah daerah saat ini justru menghadapi keterbatasan anggaran akibat pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH)," tandasnya.