Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi pendapatan mencapai Rp1,39 triliun.
Namun, struktur pendapatan yang diajukan masih didominasi dana transfer pemerintah pusat dan antar daerah, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berada di kisaran Rp110,26 miliar.
Proyeksi keuangan tersebut disampaikan Bupati Nunukan H Irwan Sabri saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Senin (9/11/2026).
Irwan menegaskan, setiap alokasi anggaran harus memberikan dampak nyata, mulai dari keberlangsungan pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan konektivitas wilayah hingga pemerataan pembangunan.
Hal itu, kata dia, menjadi perhatian penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, pedalaman, serta wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan aksesibilitas.
"Penyusunan RAPBD 2027 dilaksanakan dengan berpedoman pada kerangka pengelolaan keuangan daerah, termasuk PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027," jelas Irwan.
Penyusunannya juga mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Irwan menyebutkan, arah kebijakan fiskal Kabupaten Nunukan pada 2027 akan difokuskan pada lima sektor utama, yakni penguatan pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta pembangunan infrastruktur yang menunjang kebutuhan dasar dan aktivitas produktif.
Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan dinamika kebijakan transfer pemerintah pusat, Pemkab Nunukan juga berupaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
"Kita berkomitmen meningkatkan kualitas belanja. Lebih selektif dalam penetapan kegiatan, lebih efisien dalam pelaksanaan, dan lebih terukur dalam pencapaian hasil. Belanja wajib dan pelayanan dasar tetap menjadi perhatian utama sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Untuk rancangan, total pendapatan daerah Kabupaten Nunukan pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.396.877.915.096,24.
Pendapatan tersebut terbagi dalam tiga kelompok utama. Pertama, PAD yang ditargetkan sebesar Rp110.264.106.599,62.
Kontribusi PAD berasal dari pajak daerah sebesar Rp51.316.931.650, retribusi daerah Rp58.300.028.624,62, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp647.146.325.
Kedua, pendapatan transfer yang menjadi penopang terbesar keuangan daerah, dengan proyeksi mencapai Rp1.276.389.692.192,40.
"Angka ini terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.198.947.771.000 dan transfer antar daerah sebesar Rp77.441.921.192,40," jelas Irwan.
Sementara itu, kelompok ketiga berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp10.224.116.304,22.
Komposisi ini membuat kemampuan keuangan Kabupaten Nunukan masih sangat bergantung pada aliran dana transfer. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal.
Irwan mengatakan, peningkatan PAD akan dilakukan secara bertahap dengan memperbaiki kualitas pelayanan pajak dan retribusi, memperbarui basis data pendapatan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menggali potensi ekonomi daerah.
Ia menegaskan, optimalisasi pendapatan tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat secara berlebihan.
"Upaya penguatan kemandirian fiskal akan dilakukan secara bertahap melalui perbaikan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data pendapatan, peningkatan kepatuhan, serta optimalisasi potensi daerah tanpa menambah beban masyarakat secara tidak proporsional," pungkasnya.