Reporter: Adi Kade | Editor: Buniyamin 

PENAJAM- Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendorong kepala desa (Kades) untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi wilayahnya masing-masing. 

Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid mengatakan pemerintah desa diperkenankan melakukan pemungutan iuran, retribusi dan sewa aset untuk meningkatkan pendapatan desa sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Namun, untuk melakukan pemungutan iuran, retribusi dan sewa aset, pemerintah desa terlebih dahulu wajib menerbitkan Peraturan Desa (Perdes). 

“Kendala pemerintah desa dalam menarik pendapatan asli desa, karena belum memiliki Perdes,” kata Wahid, Senin (9/11/2026). 

Wahid menyarankan pemerintah desa harus berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU dan DPRD terkait dengan kendala yang dihadapi dalam penyusunan draf rancangan peraturan desa yang mengatur tentang Pendapatan Asli Desa (PADes). 

“Pemerintah desa ini harus proaktif dalam mengkoordinasikan rancangan Perdes agar mereka memiliki legalitas yang sah dalam melakukan pemungutan untuk pendapatan desa,” terangnya. 

Wahid menekankan, pemerintah desa harus menerbitkan Perdes yang mengatur tentang pendapatan asli desa agar bisa mengoptimalkan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. 

“Ada beberapa desa memiliki potensi sektor pariwisata, galian C dan potensi lainnya yang dapat dimaksimalkan untuk peningkatan pendapatan desa,” pungkasnya.