Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin

TENGGARONG - Persoalan infrastruktur dan keterbatasan akses listrik masih menjadi kebutuhan yang disuarakan masyarakat di sejumlah lingkungan di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Aspirasi tersebut kembali mencuat saat anggota DPRD Kukar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Desman Minang Endianto, menggelar reses di Jalan Triyu 1, RT 54, Kelurahan Loa Ipuh, Senin (9/11/2026).

Dalam pertemuan bersama warga tersebut, sejumlah usulan disampaikan Ketua RT dan masyarakat. Di antaranya pembangunan jembatan, perbaikan jalan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan listrik bagi warga yang belum menikmati akses layanan tersebut.

Desman mengatakan, kegiatan reses tidak hanya menjadi sarana menyerap aspirasi, tetapi juga momentum untuk mempererat komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat.

Menurutnya, berbagai kebutuhan yang disampaikan warga akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan terhadap usulan yang telah diajukan. Terlebih, mekanisme pengusulan program pembangunan saat ini mengharuskan adanya kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis.

“Harus dilengkapi proposal, titik koordinat lokasi, identitas pengusul, serta persyaratan lain yang telah ditentukan. Ketentuan ini akan kami tegaskan dan sampaikan kembali kepada Ketua RT maupun masyarakat agar usulan yang diajukan bisa diproses sesuai mekanisme,” ujarnya.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Desman juga menaruh perhatian terhadap aspirasi warga mengenai akses listrik. Ia menyebut, persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk mencari kemungkinan penanganannya melalui program di luar pembiayaan APBD.

Terkait peluang realisasi usulan, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) I Tenggarong itu mengaku belum dapat memastikan program mana yang bisa lebih dahulu direalisasikan.

Sebab, kata Desman, pembahasan APBD murni 2027 belum dimulai sehingga masih diperlukan proses pengawalan dan perjuangan agar kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

Ia berharap pemerintah kabupaten melalui jajaran eksekutif turut mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satunya dengan mengoptimalkan program pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.

Desman menilai masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi pemerintah daerah. Hal itu diketahui dari berbagai kegiatan turun lapangan dan pertemuan langsung dengan warga.

Karena itu, ia menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan.

“Melalui kegiatan reses ini, kami juga menjadi kepanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa masih ada sejumlah lokasi, termasuk lingkungan RT, yang membutuhkan perhatian dan diharapkan segera mendapatkan perbaikan,” pungkasnya.