Reporter: Siswandi | Editor: Buniyamin
SANGATTA – Rencana pembangunan jalan di Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutim belum dapat direalisasikan.
Kendala perizinan penggunaan lahan yang masuk dalam wilayah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Kiani Lestari membuat proyek tersebut tertahan, meskipun sejumlah persiapan pembangunan telah dilakukan.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, didampingi Ketua DPRD Kutim Jimmi dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Noviari Noor di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Senin (9/11/2026).
Manajemen PT Kiani Lestari yang turut diundang belum dapat menghadiri pertemuan itu. Meski demikian, pembahasan tetap dilanjutkan untuk mengidentifikasi hambatan perizinan dan mencari alternatif penyelesaian.
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutim, Asran mengatakan persiapan pembangunan sebenarnya telah dilakukan, termasuk penyediaan material.
Tapi pekerjaan belum bisa dimulai karena belum ada izin pemanfaatan lahan dari perusahaan.
“Material dan berbagai persiapan lainnya sebenarnya sudah siap. Tinggal pelaksanaan pembangunan, tetapi sampai sekarang belum bisa dilakukan karena pihak perusahaan belum memberikan izin,” jelasnya.
Jalan ini merupakan akses penting bagi warga Desa Himba Lestari, terutama untuk menghubungkan kawasan permukiman dengan wilayah pertanian dan perkebunan nanas.
Kepala Desa Himba Lestari, Firmansyah menyebut sekitar 60 kepala keluarga (KK) akan merasakan manfaat apabila pembangunan dapat direalisasikan. “Jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi akses utama menuju permukiman dan kawasan perkebunan,” ungkapnya.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi mengatakan penyelesaian persoalan tersebut perlu diarahkan pada kepastian pemanfaatan lahan dalam jangka panjang, bukan sekadar membuka akses untuk kepentingan pembangunan jalan.
Menurutnya, terdapat beberapa alternatif yang dapat dikaji, di antaranya melalui skema perhutanan sosial, pinjam pakai kawasan hutan, maupun bentuk kerja sama lainnya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita ingin menindaklanjuti dan menyelesaikan persoalan lahan masyarakat yang berada di dalam wilayah HPH PT Kiani. Harapannya, lahan tersebut nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang, baik melalui skema perhutanan sosial, pinjam pakai, maupun opsi lainnya yang memungkinkan,” ujar Mahyunadi.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kajian terhadap aspek kewenangan serta legalitas pemanfaatan kawasan. Dengan demikian, skema yang dipilih nantinya memiliki landasan hukum yang jelas.
Dalam rapat ini juga disepakati perlunya pembentukan tim khusus untuk mengidentifikasi kondisi di lapangan, mengkaji alternatif penyelesaian, serta mengoordinasikan kebutuhan teknis dan administratif.
Pembentukan tim itu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Bappeda Kutim, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perkim, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bengalon, Camat Batu Ampar Akhmadsyah, serta Kepala Desa Mugi Rahayu Isma Joni.
Pemkab Kutim berharap pembahasan lanjutan dapat menghasilkan kepastian penyelesaian persoalan lahan, sehingga pembangunan jalan yang telah dipersiapkan dapat segera dilaksanakan dan kebutuhan akses masyarakat Desa Himba Lestari terpenuhi.