Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mematangkan rencana pengembangan transportasi umum berbasis bus melalui skema Buy The Service (BTS) atau pembelian layanan. Program tersebut dipersiapkan untuk meningkatkan kualitas angkutan umum sekaligus mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan, rencana tersebut telah melalui pembahasan bersama Kementerian Perhubungan. Bahkan, usulan Pemkot Samarinda untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat telah diterima dan masuk dalam perencanaan kementerian.
Menurutnya, selain mempersiapkan operasional layanan bus, Pemkot Samarinda juga mulai merancang manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Beberapa kebijakan yang disiapkan di antaranya penerapan sistem satu arah, kemungkinan pemberlakuan ganjil genap, hingga penataan kawasan tepi jalan yang tidak diperbolehkan menjadi lokasi parkir di badan jalan.
"Ini strategi push and pull, supaya masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum," ungkap Manalu.
Ia menjelaskan, strategi tersebut dilakukan melalui dua pendekatan. Di satu sisi, pemerintah melakukan pengaturan terhadap penggunaan kendaraan pribadi, sementara di sisi lain meningkatkan kualitas dan kemudahan akses transportasi umum agar semakin diminati masyarakat.
Terkait pengadaan armada, Manalu menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tidak akan membeli bus secara langsung. Pemerintah akan menggunakan skema BTS, yakni membeli layanan transportasi dari operator dengan sistem pembayaran berdasarkan rupiah per kilometer.
Dalam skema tersebut, armada bus disediakan oleh operator yang sekaligus bertanggung jawab menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pembayaran pemerintah diberikan atas layanan yang dioperasikan, bukan berdasarkan jumlah penumpang atau sistem kejar setoran.
Lebih lanjut, layanan BTS juga memiliki standar operasional yang harus dipenuhi operator. Di antaranya pengaturan waktu kedatangan dan keberangkatan ant bus agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu di halte maupun titik pemberhentian.
Selain itu, standar pelayanan juga mencakup ketentuan naik dan turun penumpang di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan, pengaturan suhu di dalam bus, hingga larangan bagi kru bus untuk merokok selama bertugas.
Manalu menyebutkan, berbagai ketentuan tersebut telah diatur dalam standar pelayanan yang wajib dipatuhi oleh operator penyedia jasa transportasi.
Adapun pembiayaan program BTS tersebut direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Perhubungan.
Pemkot Samarinda pun akan terus mempersiapkan aspek teknis, termasuk rekayasa lalu lintas dan kesiapan sistem pelayanan, agar ketika program direalisasikan, operasional transportasi umum dapat berjalan optimal.
Melalui program ini, Pemkot Samarinda berharap kehadiran bus perkotaan nantinya dapat memberikan alternatif mobilitas yang lebih nyaman, tertib, dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya mengurai persoalan kemacetan di Kota Tepian.
"Jadi bukan skema modal dulu, tunggu penumpang penuh atau kejar setoran. Kita membeli layanan, dan layanan itu yang kita bayar kepada operator," pungkasnya. (Adv)