Satpol PP Bontang Awasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca2 kali dibaca
Ilustrasi Kawasan Tanpa Rokok. (Foto: Lutfi Aziz/Pusaranmedia.com)
Ilustrasi Kawasan Tanpa Rokok. (Foto: Lutfi Aziz/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Satpol PP Bontang Awasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca2 kali dibaca
Ilustrasi Kawasan Tanpa Rokok. (Foto: Lutfi Aziz/Pusaranmedia.com)
Ilustrasi Kawasan Tanpa Rokok. (Foto: Lutfi Aziz/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Satpol PP Bontang Awasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

2
Ilustrasi Kawasan Tanpa Rokok. (Foto: Lutfi Aziz/Pusaranmedia.com)
Ilustrasi Kawasan Tanpa Rokok. (Foto: Lutfi Aziz/Pusaranmedia.com)

Reporter: Lutfi Aziz | Editor: Buniyamin

BONTANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bontang melakukan pengawasan terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), khususnya di lingkungan fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan larangan merokok di kawasan tertentu sekaligus melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Upaya ini juga bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

Kepala Seksi (Kasi) Bina Pengawasan dan Penyuluhan (Binwaslu) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Bontang, Irwan Febrayana, mengatakan pengawasan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Peraturan Wali Kota (Perwali) Bontang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Dia menegaskan, fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan merupakan kawasan yang sepenuhnya harus bebas dari aktivitas merokok.

"Tempat kawasan yang jelas tidak boleh sama sekali itu adalah tempat-tempat kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan sarana pendidikan. Memang tidak boleh sama sekali ada tempat rokok di situ," ujarnya, Selasa (10/11/2026).

Jika ditemukan pelanggaran, Satpol PP akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut, termasuk mendorong sosialisasi mengenai penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan masing-masing.

Menurut Irwan, kewenangan memberikan teguran kepada pihak yang melanggar berada pada dinas teknis sesuai dengan bidangnya. Misalnya, untuk pelanggaran di fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) yang berwenang menindaklanjuti melalui kepala puskesmas atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

"Kalau kami (Satpol PP) hanya sebagai pendamping dalam melakukan penertiban. Sementara terkait kewenangan dan tindak lanjutnya berada di dinas terkait," jelasnya.

Lebih lanjut, Irwan menyebut pengawasan KTR juga menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota Bontang dalam mempertahankan predikat Kota Layak Anak (KLA).

Melalui pengawasan tersebut, diharapkan lingkungan pendidikan dan fasilitas publik semakin terlindungi dari paparan asap rokok, sehingga anak-anak dapat beraktivitas di lingkungan yang lebih sehat dan aman.