Reporter: Siswandi | Editor: Buniyamin
SANGATTA – Perjalanan Jimmi menuju kursi Ketua DPRD Kabupaten Kutim melewati sejumlah bidang, mulai dari teknik sipil, organisasi kemahasiswaan hingga politik.
Pria kelahiran Sangatta itu kini menjadi salah satu figur yang berada di tengah proses pengambilan kebijakan daerah.
Jimmi lahir di Sangatta pada 14 Februari 1978 ini mengawali pendidikan menengah di STM Negeri 01 Makassar pada 1993–1996, sebelum melanjutkan studi S1 Teknik Sipil di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Pendidikan sarjananya diselesaikan pada 2004.
Tidak berhenti di jenjang sarjana, Jimmi kemudian mengambil pendidikan magister di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya dan lulus pada 2019.
Latar belakang pendidikannya sempat mengantarkan Jimmi bekerja di bidang konstruksi. Ia tercatat pernah menjadi Site Engineer di H&H International pada 2014–2015.
Sementara pengalaman organisasinya telah dimulai sejak masa kuliah. Pada 2000–2004, ia menjabat Wakil Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Timur (Hipma KT) Sangatta.
Pengalaman tersebut kemudian berlanjut ke dunia politik. Jimmi dipercaya menjadi Wakil Ketua BP3 DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kutim pada 2021–2023.
Karier politiknya di lembaga legislatif dimulai melalui keanggotaan DPRD Kutim periode 2019–2024.
Pada periode tersebut, ia juga dipercaya menjabat Sekretaris Fraksi PKS. Setelah itu, Jimmi mendapat kepercayaan memimpin DPRD Kutim sebagai ketua.
Dalam menjalankan fungsi legislatif, penyerapan aspirasi masyarakat menjadi salah satu agenda yang dijalankannya.
Pada Reses Masa Persidangan III 2025/2026, aspirasi dari lima daerah pemilihan (dapil) mencakup sejumlah sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, perikanan hingga fasilitas keagamaan.
Kebutuhan infrastruktur menjadi salah satu persoalan yang banyak disampaikan masyarakat. Di antaranya pembangunan jalan penghubung antardesa dan permukiman, jalan lingkungan, jalan usaha tani, drainase serta penerangan jalan umum.
Aspirasi tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dan diselaraskan dengan program pembangunan.
Di luar agenda reses, Jimmi juga menyoroti sejumlah persoalan melalui peninjauan langsung ke lapangan.
Salah satunya terkait kondisi sumber air baku Perumdam Tirta Tuah Benua (TTB) di Kecamatan Kaliorang pada Juni 2026.
Saat itu, dari empat titik mata air yang menjadi sumber air baku, hanya satu yang masih aktif. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan air bersih masyarakat.
Jimmi meminta aktivitas yang diduga menyebabkan kerusakan kawasan sumber air ditindak tegas.
“Itu memang harus ditindak tegas. Artinya, kalau menyangkut kepentingan masyarakat, terutama sumber daya alam seperti air bersih, harus menjadi perhatian khusus untuk dijaga,” ujarnya.
Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian DPRD. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Juli 2026, Jimmi menyoroti daya tampung sekolah serta keberadaan sekolah swasta yang masih memiliki kapasitas untuk menerima peserta didik baru.
Di sektor pangan, ia turut mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang tahun ajaran baru. Perhatian diarahkan pada ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan pokok, termasuk hasil perikanan.
Sejumlah persoalan lainnya, seperti kebutuhan air untuk pertanian, kondisi jalan dan akses masyarakat, juga menjadi bagian dari agenda peninjauan dan pembahasan bersama pihak terkait.
Berbagai persoalan tersebut mencerminkan luasnya urusan yang harus dikawal lembaga legislatif.
Bagi Jimmi, potensi daerah perlu dikelola secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
“Mendorong dan memaksimalkan pengelolaan segala potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan dan berkeadilan,” katanya.
Di luar aktivitasnya sebagai pejabat publik, Jimmi berdomisili di Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara. Ia menikah dengan Wiwin dan dikaruniai dua orang anak.