Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terhadap aspek keamanan pangan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dari total 59 SPPG yang terdaftar di Kota Samarinda, Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda menyatakan seluruhnya telah mendapatkan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi).
Kepala Dinkes Kota Samarinda, Ismid Kusasih, mengatakan pemenuhan ketentuan dan standar operasional dalam pengelolaan makanan menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya kasus keracunan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
Ia berharap seluruh SPPG dapat menjalankan tata laksana pengolahan makanan sesuai ketentuan, mulai dari proses persiapan bahan, memasak, penyajian hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
"Dari 59 SPPG yang sudah keluar semua SLHS-nya. Insyaallah, saya yakin selama mereka memenuhi ketentuan tata laksana dan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan, masalah keracunan itu bisa kita hindari," ujar Ismid, Selasa (10/11/2026).
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, Pemkot Samarinda juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang secara khusus bertugas mengawasi pelaksanaan program tersebut.
Pembentukan satgas itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Samarinda, dengan Sekretaris Daerah, Neneng Chamelia Shanti sebagai ketua. Di dalamnya terdapat sejumlah bidang yang memiliki tugas sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Dinkes Samarinda akan menangani aspek pengawasan kesehatan, sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggung jawab pada aspek lingkungan. Dengan pembagian tugas tersebut, pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Ismid menjelaskan, satgas yang baru dibentuk ini berbeda dengan satgas sebelumnya. Jika sebelumnya pemerintah membentuk satgas percepatan pembentukan SPPG, kini tugasnya diperluas secara khusus untuk mengawasi pelaksanaan program MBG.
Pembentukan satgas pengawasan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang meminta setiap daerah membentuk satgas pengawasan pelaksanaan MBG dengan melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Jadi sekarang dirubah. Karena memang instruksi dari pusat, setiap daerah harus membentuk satgas pengawasan pelaksanaan MBG," jelasnya.
Selain membentuk satgas, Dinkes Samarinda sebelumnya juga telah menggelar Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Siap Saji bagi penjamah makanan SPPG pada 9-10 November 2026.
Kegiatan selama dua hari tersebut melibatkan 90 peserta yang berasal dari 59 SPPG di Samarinda. Para peserta merupakan tenaga yang terlibat langsung dalam pengolahan makanan, mulai dari bagian memasak, produksi hingga koki.
Dalam pelatihan tersebut, para penjamah makanan diberikan pembekalan mengenai tiga aspek utama dalam penyediaan makanan MBG, yakni higienis, aman, dan bergizi.
Materi yang diberikan mencakup penerapan higiene sanitasi, menjaga kebersihan lingkungan pengolahan, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), serta standar keamanan pangan dalam setiap tahapan pengelolaan makanan.
Tak hanya proses pengolahan dan penyajian, perhatian juga diberikan pada proses distribusi. Menurut Ismid, pendistribusian menjadi salah satu tahapan penting karena makanan umumnya dikirimkan sejak pagi hari kepada penerima manfaat.
Karena itu, kualitas makanan harus tetap terjaga sejak selesai diproduksi hingga diterima oleh masyarakat. Jangan sampai proses pengolahan sudah memenuhi standar, tetapi justru terjadi persoalan pada tahap pengiriman.
Melalui pembentukan Satgas MBG dan pelatihan bagi penjamah makanan tersebut, Ismid berharap pengawasan terhadap seluruh SPPG semakin optimal. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pencegahan risiko gangguan keamanan pangan agar program MBG dapat berjalan dengan aman dan sesuai standar kesehatan.
"Saya yakin selama mereka memenuhi ketentuan tatalaksana, hal-hal seperti terjadinya masalah keracunan itu bisa kita hindari," pungkasnya. (Adv)