Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan

NUNUKAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara (Kaltara) mengingatkan Pemerintah Kabupaten Nunukan agar memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan pengelolaan perpajakan daerah. Langkah ini untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menutup celah terjadinya penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kaltara, Muhammad Fadlan mengatakan, pendekatan pencegahan harus menjadi perhatian seluruh penyelenggara pemerintahan. Sebab, persoalan hukum idealnya dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang berujung pada proses penegakan hukum.

“Pada hakikatnya, kejaksaan hadir bukan hanya dalam rangka penindakan, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun eksekusi. Kami terlebih dahulu mengedepankan upaya preventif. Sebagaimana pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Nunukan Irwan Sabri, menyambut positif keterlibatan kejaksaan dalam memberikan pemahaman dan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.

Ia menilai, keberadaan kejaksaan semestinya dimanfaatkan sebagai mitra strategis untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai koridor hukum, bukan justru dipandang sebagai pihak yang hanya mencari kesalahan.

“Kehadiran kejaksaan di Kabupaten Nunukan bukan semata-mata hanya mencari kesalahan, tetapi sebagai mitra strategis, sebagai guardian atau penjaga dan guidance atau pembimbing bagi pemerintah daerah,” kata Irwan.

Irwan mengakui, posisi geografis Nunukan sebagai daerah perbatasan menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan perizinan. Kompleksitas tersebut menuntut seluruh perangkat daerah bekerja lebih cermat dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas dan integritas.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menyia-nyiakan pendampingan dan konsultasi hukum dengan kejaksaan.

"Hubungan dengan kejaksaan harus dimanfaatkan sebagai langkah antisipasi agar pelaksanaan program pemerintahan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," tegasnya.

Perhatian khusus juga diarahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), BPKAD, serta OPD teknis yang menangani perizinan.

Bupati menginstruksikan instansi tersebut mengevaluasi seluruh proses penerbitan izin, termasuk memastikan pelaksanaannya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Tidak kalah penting, pengawasan terhadap izin yang sudah diterbitkan harus diperkuat agar aktivitas usaha yang berjalan benar-benar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Pengawasan terhadap perizinan yang telah diterbitkan juga harus dioptimalkan. Saya berharap setiap izin yang dikeluarkan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD dan benar-benar memberikan manfaat bagi daerah,” pungkasnya.