Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda resmi memusnahkan ribuan barang bukti hasil penertiban dari kurun waktu Desember 2025 hingga 2026. Pemusnahan ini bertempat di halaman parkir Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pihak Kejaksaan Negeri, Polresta Samarinda, perangkat daerah terkait, serta tamu undangan khusus yaitu Kepala Satpol PP beserta jajaran dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu, serta perwakilan dari pemerintah provinsi.
Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penertiban yang tidak bertuan atau pemiliknya tidak kunjung datang memenuhi panggilan setelah melewati batas waktu lebih dari tiga bulan. Hal ini membuat proses hukum Tindak Pidana Ringan (Tipiring) tidak dapat dilanjutkan terhadap para pelanggar.
"Sebelumnya pada 11 November 2025 kita sudah melakukan pemusnahan. Namun, untuk sisa penertiban bulan Desember dan berlanjut ke kurun waktu 2026 ini baru bisa kita musnahkan hari ini setelah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Polresta," ujar Anis.
Ia menambahkan, pemusnahan ini sempat direncanakan pada tanggal 29, namun baru dapat terlaksana hari ini setelah seluruh kelengkapan administrasi dinyatakan klir. Total barang bukti yang dimusnahkan mencakup 26 item dengan jumlah keseluruhan mencapai ribuan buah, didominasi oleh minuman beralkohol campuran sebanyak 4.741 botol.
Selain minuman beralkohol, turut dimusnahkan berbagai barang hasil penertiban ketertiban umum lainnya, seperti 45 set kelengkapan badut, 5 buah gitar ukulele, 2 buah speaker kecil, 512 buah suntikan, 1.125 buah pipet, 1 set bong penghisap sabu, 1.246 botol alkohol kecil, 3 buah sepeda, 61 buah payung, 5 buah gerobak, 35 unit baner atau baliho, serta perlengkapan pedagang kaki lima seperti meja, kursi plastik, dan timbangan.
Dalam kesempatan yang sama, Anis juga menyoroti keberadaan 8 unit tabung gas LPG 3 kg yang turut masuk dalam berita acara. Pihaknya menyatakan bahwa tabung gas tersebut nantinya akan diserahkan langsung kepada pihak Pertamina untuk dievakuasi sesuai prosedur, mengingat adanya koordinasi khusus yang mewajibkan Pertamina menangani tabung gas bersubsidi tersebut.
Terkait barang bukti yang masih dapat diambil oleh pemilik, Anis mengimbau kepada para pelanggar agar segera mengurusnya ke Kantor Satpol PP. Ia menegaskan bahwa proses pengambilan barang bukti di instansinya tidak dipungut biaya alias gratis.
"Silakan ambil ke Satpol PP, gratis, tidak ada pungutan biaya sama sekali. Kecuali jika sudah masuk ranah Tipiring, maka semuanya tergantung pada putusan hakim di pengadilan," pungkas Anis. (Adv)