Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha dan pedagang, untuk lebih memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Kepatuhan terhadap aturan dinilai penting untuk menjaga ketertiban umum tanpa menghambat masyarakat dalam mencari penghasilan.
Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengatakan pemerintah tidak ingin aktivitas ekonomi masyarakat justru berujung pada penindakan akibat pelanggaran aturan yang berlaku.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan perdagangan.
Pemkot Samarinda, kata dia, telah menyediakan sejumlah titik atau lokasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berjualan. Karena itu, pedagang yang belum memahami ketentuan lokasi maupun aturan usaha dapat berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah untuk memperoleh informasi.
"Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang dipahami terkait detail Perda, kami terbuka untuk menginformasikan. Misalnya yang mau berdagang, di mana tempat berdagang yang sesuai aturan silakan menghubungi Pemkot Samarinda. Kita sudah ada spot-spot yang disediakan," ujar Neneng, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, penegakan Perda bukan bertujuan menghambat masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Namun, aktivitas tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan bersama agar tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat lainnya.
Neneng mencontohkan, sejumlah pelanggaran yang ditemukan di lapangan, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol, berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum apabila tidak sesuai ketentuan.
Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, misalnya, dapat memicu seseorang kehilangan kendali dan berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.
Karena itu, pemerintah memandang kepatuhan terhadap Perda sebagai bagian penting dalam menciptakan lingkungan kota yang aman dan tertib.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menunggu adanya penindakan terlebih dahulu sebelum memahami dan menjalankan aturan. Apabila terdapat ketentuan yang belum dipahami, masyarakat dipersilakan mencari informasi melalui perangkat daerah terkait.
Melalui pendekatan tersebut, Pemkot Samarinda berharap tercipta keseimbangan antara penataan kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Pedagang tetap dapat menjalankan usahanya, sementara ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan juga tetap terjaga.
Neneng menekankan, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting agar penegakan Perda dapat berjalan efektif dan tidak hanya bergantung pada tindakan aparat pemerintah.
"Kita berharap masyarakat juga berpartisipasi gitu, dalam melakukan usaha atau berkegiatan menyesuaikan dengan Perda yang ada," pungkasnya. (Adv)


