Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berupaya memperluas akses digital masyarakat melalui program RT-Ku Terbaik.
Salah satu skema yang tengah dikaji yakni memanfaatkan sebagian anggaran kegiatan RT untuk pengadaan perangkat dan layanan internet gratis. Rencana tersebut menyasar 3.212 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di seluruh wilayah Kukar.
Dengan skema ini, setiap RT diharapkan dapat menyediakan akses internet yang bisa dimanfaatkan masyarakat di lingkungan masing-masing.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengatakan gagasan tersebut muncul sebagai salah satu alternatif pemanfaatan anggaran RT agar memberikan manfaat lebih luas bagi warga.
Dari alokasi sekitar Rp50 juta per RT, terdapat anggaran Rp21 juta yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan kegiatan masyarakat. Sementara sekitar Rp29 juta lainnya dialokasikan untuk operasional serta insentif pengurus RT.
"Semua RT itu akan membeli perangkat yang nantinya bisa digunakan untuk penyediaan internet bagi wilayah RT masing-masing," kata Arianto, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, akses internet kini menjadi kebutuhan penting yang menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Mulai dari pendidikan, komunikasi, memperoleh informasi hingga mendukung kegiatan ekonomi.
Berdasarkan simulasi awal DPMD Kukar, kebutuhan sekitar Rp12 juta diperkirakan cukup untuk pengadaan perangkat sekaligus membiayai layanan internet selama kurang lebih tiga bulan.
Namun, angka tersebut masih berupa perhitungan awal. Besaran anggaran nantinya dapat disesuaikan dengan kondisi geografis, kebutuhan, serta ketersediaan jaringan di masing-masing wilayah.
Arianto menegaskan, rencana penyediaan internet gratis tersebut belum menjadi kebijakan final. DPMD masih perlu mengkaji skema pelaksanaannya dan memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat.
"Kalau nanti hasil simulasi disetujui pimpinan dan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan janji Pak Bupati, insya Allah bisa kita laksanakan," ujarnya.
Apabila terealisasi, maka program ini diharapkan dapat memperluas pemerataan akses internet hingga lingkungan permukiman.
Terlebih, kata dia, sebagian wilayah Kukar masih menghadapi keterbatasan akses jaringan maupun kemampuan masyarakat untuk membiayai layanan internet secara mandiri.
Meski demikian, pemerintah juga perlu memperhitungkan keberlanjutan layanan setelah masa pembiayaan awal berakhir. Dengan demikian, pengadaan perangkat tidak berhenti sebagai fasilitas semata, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan warga dalam jangka panjang. (Adv)