Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin

BONTANG — Muhammad Irfan, Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang memimpim Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi A, B dan C, Rabu (11/11/2026).

Rapat ini membahas kebutuhan tenaga kerja berkeahlian (skill) serta tenaga kerja alih daya (outsourcing) pada proyek pembangunan Pabrik Soda Ash.

Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti persoalan krusial berupa perbedaan mencolok antara data jumlah tenaga kerja yang dilaporkan kepada instansi dengan kondisi riil di lapangan. 

Contohnya pada sektor tenaga kerja pengelasan (welder), jumlah yang dilaporkan tercatat enam orang, sementara fakta di lapangan mencapai 36 orang sehingga terdapat selisih hingga 30 orang.

DPRD menegaskan posisinya sebagai fasilitator untuk menjembatani komunikasi antara pihak perusahaan, subkontraktor dan para pekerja guna mencegah perselisihan yang berkepanjangan.

"Apapun nanti keputusannya, kita kembalikan kepada masing-masing. Sebab kita 'kan bukan pengambil keputusan, cuma fasilitator saja," ujar Muhammad Irfan dalam RDP tersebut.

DPRD Bontang juga mengingatkan agar pihak manajemen perusahaan tetap memperhatikan regulasi dan mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal di tengah berjalannya proyek.

"Jangan sampai kita di depan mata banyak proyek, tapi tenaga-tenaga kita tidak terserap, bahkan banyak yang terserap dari luar. Anehnya ini 'kan lebih banyak terserapnya tenaga-tenaga asing, padahal keinginan kita prioritaskan tenaga kerja lokal" tegasnya.

DPRD berharap manajemen perusahaan dan pihak terkait dapat lebih transparan dalam melakukan pendataan serta menata penempatan tenaga kerja secara adil sesuai dengan regulasi daerah yang berlaku, terutama mengingat proyek pembangunan ini masih berada pada tahap awal.