Reporter: Siswandi | Editor: Buniyamin
SANGATTA – Rencana pembangunan gudang Bulog berkapasitas 3.500 ton di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menunggu penyelesaian administrasi lahan.
Perbedaan hasil pengukuran antara Dinas Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan Pemkab Kutim sebelum proses sertifikasi dapat dilanjutkan.
Asisten II Bidang Prekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari mengatakan proses hibah lahan untuk pembangunan gudang Bulog pada prinsipnya telah berjalan.
Namun, masih ada perbedaan hasil pengukuran antara Dinas Pertanahan dan BPN yang perlu diselesaikan agar proses penerbitan sertifikat tidak terhambat.
“Proses hibah lahannya sudah kita lakukan. Sekarang tinggal menyelesaikan perbedaan hasil pengukuran antara Dinas Pertanahan dan BPN. Kita ingin data di lapangan benar-benar sama supaya proses sertifikasinya bisa dilanjutkan,” jelas Noviari.
Dia menyebut lahan yang diajukan untuk sertifikasi memiliki luas sekitar 4,7 Hektare (Ha). Dari luasan tersebut, sekitar 3 Ha direncanakan untuk pembangunan fasilitas gudang Bulog. Pemisahan bidang tanah menjadi salah satu tahapan administrasi yang juga harus diselesaikan.
Sementara itu, dari aspek tata ruang, rencana pembangunan tersebut tidak menghadapi kendala berarti.
Permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem Online Single Submission (OSS) telah diproses dan dinyatakan sesuai.
Fasilitas yang direncanakan tidak hanya berupa gudang penyimpanan beras, tetapi juga dilengkapi mesin pengering (dryer). Secara keseluruhan, infrastruktur pascapanen tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas tampung hingga 3.500 ton.
Noviari menilai keberadaan fasilitas itu penting untuk memperkuat sistem penyimpanan dan distribusi pangan di Kutim, terlebih selama ini stok beras Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat masih ditempatkan di Samarinda.
Jika membutuhkan pasokan, maka pemerintah daerah harus mengajukan permohonan distribusi kepada Bulog.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya ketersediaan fasilitas penyimpanan di dalam wilayah Kutim.
Meski demikian, Noviari memastikan stok beras Bulog untuk masyarakat Kutim saat ini masih dalam kondisi aman dan mencukupi.
Pembangunan gudang tersebut lebih diarahkan untuk memperkuat kesiapan logistik pangan daerah dalam jangka panjang. Pemkab Kutim selanjutnya akan mengintensifkan koordinasi antara Dinas Pertanahan dan BPN guna menyamakan hasil pengukuran, baik terkait luas maupun batas bidang tanah.
Penyelesaian persoalan tersebut menjadi tahapan penting sebelum administrasi hibah dan sertifikasi lahan dapat dituntaskan.
Apabila seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi, maka pembangunan gudang Bulog diharapkan dapat berlanjut ke tahap berikutnya.
Kehadiran fasilitas berkapasitas 3.500 ton itu nantinya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Kutim terhadap fasilitas penyimpanan di daerah lain sekaligus memperkuat cadangan pangan dan kelancaran distribusi beras.
Sebagai informasi, persoalan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyediaan Infrastruktur Pascapanen (IPP) untuk Penguatan Logistik Nasional yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Rabu (11/11/2026).
Rapat berlangsung secara luring dan daring dengan melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, Bulog, serta pemerintah daerah.
Pemkab Kutim mengikuti rapat secara daring dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper).
Pemkab Kutim diwakili Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor bersama sejumlah perangkat daerah terkait.