Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
JAKARTA - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Hetifah Sjaifudian ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait polemik ijazah dan persyaratan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hetifah menjadi satu dari 11 anggota Fraksi Partai Golkar yang turut membubuhkan tanda tangan dalam usulan tersebut. Secara keseluruhan, terdapat 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi yang menandatangani usulan HMP.
Dari daerah pemilihan Kaltim, tercatat dua anggota DPR RI ikut menandatangani usulan tersebut.
Keterlibatan Hetifah menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap persoalan yang berkembang dan mendapat perhatian masyarakat.
Hetifah menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional lembaga legislatif.
Menurutnya, persoalan yang menjadi perhatian publik perlu mendapat ruang pembahasan melalui mekanisme yang berlaku di parlemen.
Ia juga menekankan, penandatanganan usulan HMP tidak dapat dimaknai sebagai bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu.
Proses tersebut justru diharapkan menjadi ruang untuk membahas persoalan secara terbuka dan objektif.
"Penandatanganan usulan HMP bukan berarti menghakimi seseorang atau mendahului proses hukum. Justru kita ingin agar persoalan yang menjadi perhatian publik dapat dibahas secara terbuka, objektif, berdasarkan bukti dan melalui mekanisme konstitusional yang berlaku," ujar Hetifah, Rabu (11/11/2026).
Usulan HMP tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Tahapan itu menjadi bagian dari mekanisme kelembagaan yang harus dilalui sebelum ada keputusan lebih lanjut dari DPR.
Hetifah berharap pembahasan berjalan tertib, adil, dan bertanggung jawab, serta mengingatkan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah serta menjaga stabilitas pemerintahan di tengah berkembangnya polemik tersebut.
Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan sesuai konstitusi.
Namun pelaksanaannya tetap harus mengedepankan bukti, ketentuan hukum, dan prosedur yang berlaku.
"Harapan saya, proses ini tidak semata-mata menjadi perdebatan politik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepastian hukum, kualitas demokrasi, dan kepercayaan masyarakat kepada DPR maupun lembaga negara lainnya. Pada akhirnya, yang terpenting adalah memastikan bahwa konstitusi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara," pungkasnya.